Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyuarakan dukungan kuat terhadap kebijakan moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang diterapkan oleh pimpinan anyar Badan Gizi Nasional (BGN). Lebih jauh, Charles mendorong sebuah transformasi fundamental dalam penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni dengan menggeser fokus ke model dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.
"Momentum pembenahan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG yang terpusat menuju school-based kitchen," ungkap Charles kepada wartawan, Senin lalu.
Menurut Charles, implementasi dapur MBG di lingkungan sekolah akan memastikan program ini lebih tepat sasaran dan efisien. Model ini tidak hanya mendekatkan pengelolaan kepada penerima manfaat langsung, tetapi juga memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah. Hal ini berpotensi memangkas biaya logistik dan distribusi yang signifikan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan. Lebih dari itu, pendekatan ini membuka peluang partisipasi aktif dari pihak sekolah dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan program.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa konsep school-based kitchen sangat selaras dengan esensi program MBG sebagai intervensi gizi. Dengan sekolah berperan lebih aktif, kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik dapat terkoordinasi lebih baik. "Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.
Charles menyambut positif berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG. "Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," jelasnya.
Moratorium pembangunan dapur baru, menurut Charles, memberikan kesempatan berharga bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup tata kelola program, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan. "Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, beberapa waktu lalu, mengumumkan penghentian sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini merupakan salah satu langkah strategis pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program. "Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik, seperti dikutip Internationalmedia.co.id.
Nanik menjelaskan, BGN telah menyiapkan empat langkah utama untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Dua di antaranya adalah refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran, serta penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. "Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," pungkasnya.