Kebijakan kontroversial baru-baru ini mengejutkan banyak orang. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan pemeriksaan media sosial untuk semua pemohon visa yang pernah mengunjungi Jalur Gaza sejak Januari 2007. Langkah ini, menurut Departemen Luar Negeri AS, bertujuan untuk memperketat pengawasan keamanan nasional. Pemeriksaan ini berlaku untuk semua jenis visa, termasuk visa imigran dan non-imigran, bahkan bagi pekerja organisasi non-pemerintah.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa jika hasil peninjauan media sosial menunjukkan potensi ancaman keamanan, maka permohonan visa akan ditolak. Kebijakan ini didasarkan pada saran penasihat keamanan nasional dan merupakan bagian dari investigasi antar lembaga untuk menilai risiko keamanan yang mungkin ditimbulkan oleh pemohon. Langkah ini menyusul pencabutan ratusan visa oleh pemerintahan Trump, termasuk visa penduduk tetap yang sah, berdasarkan Undang-Undang tahun 1952 yang mengizinkan deportasi imigran yang dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menandatangani dokumen kebijakan ini pada 17 April. Meskipun seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menolak berkomentar mengenai komunikasi internal, mereka menegaskan bahwa semua pemohon visa menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat. Proses pemeriksaan ini berlangsung dari tahap pengajuan permohonan hingga setelah visa dikeluarkan.
Namun, kebijakan ini menuai kritik. Pejabat Trump disebut-sebut mendeportasi pemegang visa pelajar karena dukungan mereka terhadap Palestina dan kritik terhadap tindakan Israel di Gaza, dengan alasan hal tersebut mengancam kepentingan kebijakan luar negeri AS. Para kritikus menyebut kebijakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS. Kasus penangkapan mahasiswa Universitas Tufts asal Turki, Rumeysa Ozturk, yang direkam dalam video bulan lalu, menjadi contoh kontroversi yang mencuat ke publik. Penangkapan tersebut semakin memperkuat perdebatan seputar kebijakan visa yang baru ini.
