Internationalmedia.co.id memberitakan gelombang demonstrasi anti-korupsi yang melanda Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menanggapi aksi tersebut dengan pernyataan mengejutkan. Bukannya mengecam, ia justru membela para demonstran yang geram atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif.
Skandal ini telah memicu protes di Manila beberapa pekan terakhir, salah satunya melibatkan 3.000 mahasiswa Universitas Filipina. Meskipun sebagian besar demonstrasi masih berskala kecil, aksi protes tahunan terkait deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos diprediksi akan jauh lebih besar pada Minggu (21/9). Antisipasi ini membuat militer Filipina siaga penuh.
Dalam konferensi pers Senin (15/9), Marcos Jr. menyatakan bahwa kemarahan publik adalah hal yang wajar. "Menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dan tuntutan keadilan… apa yang salah dengan itu?" tanyanya retoris. Ia menegaskan, "Saya tidak menyalahkan mereka. Sama sekali tidak."
Sebagai respons, Marcos Jr. menunjuk mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes, memimpin investigasi skandal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menindak siapa pun yang terlibat, termasuk sekutu politiknya. Pernyataan ini muncul setelah nama sepupunya, Ketua DPR Martin Romualdez, terseret dalam skandal tersebut. Romualdez sendiri membantah tuduhan yang menyebut namanya dalam kesaksian pekan lalu.
Lebih lanjut, skandal ini menyeret hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) yang dituduh menerima suap dari pemilik perusahaan konstruksi. Reyes akan memimpin komisi tiga orang untuk menyelidiki proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir. Komisi ini berwenang melakukan penyelidikan dan memeriksa bukti, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman.
Filipina memang memiliki sejarah panjang korupsi yang melibatkan dana publik, dengan para politisi korup sering lolos dari hukuman berat. Pernyataan dan langkah Presiden Marcos Jr. ini menjadi sorotan, mengingat konteks politik dan hukum di Filipina. Apakah langkah ini akan cukup meredakan amarah publik dan membawa perubahan nyata? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.