Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial atau welfare state terkuat di dunia. Pernyataan ini bukan sekadar klaim, melainkan fondasi kokoh bagi ambisi besar pemerintah: mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia," ujar Presiden Prabowo. Ia juga menggarisbawahi bahwa keberadaan dan kekuatan sistem ini tak lepas dari kontribusi program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, menunjukkan kesinambungan komitmen negara dalam menyejahterakan rakyatnya.
Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Presiden merinci berbagai inisiatif yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, memberikan dukungan finansial sebesar Rp 75 ribu hingga Rp 250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Tak hanya itu, Sekolah Rakyat juga menyediakan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp 4 juta per siswa per bulan, menjangkau 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.
Dukungan lain juga mengalir melalui Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menyasar 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp 2,4 juta per penerima per tahun. Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang meliputi 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan sebesar Rp 10 juta per penerima, menyentuh 2.810 penerima.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memaparkan program-program dukungan kesejahteraan lainnya yang bersifat lintas sektor, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Keseluruhan program ini, menurut Presiden, adalah manifestasi konkret komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Integrasi Data Kunci Akurasi Penyaluran Bantuan
Dalam kesempatan krusial tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk terus mengoptimalkan tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor. Tujuannya jelas: agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran. "Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tegas Presiden, menyoroti pentingnya efisiensi dan keadilan dalam birokrasi.
Digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Langkah ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga menghemat biaya sekitar Rp 150 ribu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan. Kini, proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
Presiden Prabowo juga menekankan urgensi integrasi data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah kesalahan sasaran. "Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," pungkas Prabowo.
Kemensos Siapkan Kanal Distribusi Baru
Menanggapi instruksi Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan bahwa Kementerian Sosial saat ini aktif melakukan verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah. Ini adalah bagian integral dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal. "Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil," ujarnya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos tengah menjajaki kanal distribusi baru untuk penyaluran bantuan sosial. Salah satunya adalah melalui simulasi penyaluran via Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai alternatif dari kanal yang selama ini digunakan seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Ia menambahkan, proses pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara berkala demi memastikan bansos semakin tepat sasaran.
"Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa," tutup Gus Ipul, mengisyaratkan potensi dampak ekonomi yang lebih luas dari inovasi penyaluran bansos ini.