Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengejutkan publik dengan niatnya untuk memangkas gaji sendiri. Langkah ini akan direalisasikan melalui revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri.
Menurut laporan Japan Times, Senin (10/11/2025), revisi undang-undang tersebut akan berdampak pada pemotongan gaji seluruh anggota kabinet, termasuk sang perdana menteri. Pengumuman ini disampaikan dalam sidang parlemen Jepang yang berlangsung luar biasa. Pemerintah berencana mengadakan rapat menteri secepatnya pada Selasa (11/11) untuk mengesahkan penangguhan gaji tambahan bagi PM dan para menteri kabinet, yang selama ini diterima di luar gaji mereka sebagai anggota parlemen.
Takaichi ingin menunjukkan keseriusannya dalam melakukan reformasi, salah satunya dengan merealisasikan seruan lama untuk memotong gaji para menteri. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari Partai Inovasi Jepang atau Nippon Ishin no Kai, mitra koalisi terbaru dari Partai Demokrat Liberal yang menaungi PM Takaichi.
"Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar (para anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen," tegas Takaichi saat konferensi pers pelantikannya pada Oktober lalu. Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mencantumkan dalam undang-undang bahwa gaji tambahan untuk PM dan menteri kabinet tidak akan diberikan ‘untuk sementara waktu’.
Saat ini, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengungkapkan bahwa anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sebesar 1,294 juta Yen atau sekitar Rp 140 juta. Selain itu, seorang PM Jepang menerima tambahan 1,152 juta yen (Rp 124,6 juta), sementara para menteri kabinet menerima tambahan 489.000 Yen (Rp 52,9 juta).
Dalam rencana terbarunya, Takaichi akan mengembalikan 30 persen dari gaji bulanannya, sementara para menteri kabinet akan mengalami pemotongan gaji sebesar 20 persen. Hal ini secara efektif mengurangi gaji tambahan sebesar 390.000 Yen (Rp 42,2 juta) untuk PM Jepang dan sebesar 110.000 Yen (Rp 11,9 juta) untuk menteri kabinet.
Langkah Takaichi ini menuai pujian. Fumitake Fujita, salah satu pemimpin Partai Inovasi Jepang, menyebutnya sebagai langkah ‘luar biasa’. Seorang pejabat senior pemerintah Jepang menambahkan, "Ini mencerminkan kesediaan Perdana Menteri untuk melakukan reformasi yang sulit jika Nippon Ishin juga melakukannya."
Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai gagasan pemotongan gaji ini, terutama saat pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan rakyat. Yuichiro Tamaki, Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, mengkritik rencana tersebut sebagai ‘simbol pola pikir deflasi’.