Tim khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana), baru-baru ini bergerak cepat meninjau langsung lokasi gempa dahsyat berkekuatan M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan ini, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan darurat bersama pemerintah daerah dan Forkopimda NTT. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, rapat koordinasi intensif digelar untuk memastikan respons cepat dan tepat bagi para korban.
Dalam pertemuan krusial tersebut, hadir sejumlah tokoh penting seperti Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Wamensos Agus Jabo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Cucun Ahmad Syamsurijal secara tegas meminta laporan terkini mengenai situasi bencana, termasuk langkah taktis tanggap darurat yang harus diimplementasikan dalam 1-2 hari ke depan. Ia juga mendesak BNPB dan Kementerian Sosial untuk segera melaporkan perkembangan penanganan korban gempa.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan data terbaru yang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, tercatat 53 korban jiwa akibat gempa tersebut. Namun, Suharyanto memperingatkan bahwa angka ini berpotensi terus bertambah. Ia mencontohkan informasi dari Bupati Sikka yang baru berhasil menembus Pulau Palue, sebuah pulau di utara Flores, di mana ditemukan adanya tambahan korban yang belum terdata sebelumnya.
Menanggapi situasi tersebut, Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil delapan langkah strategis penanganan bencana. Ini mencakup pengorganisasian, upaya penyelamatan, hingga pendistribusian logistik dan komunikasi yang efektif. Enam kabupaten yang terdampak telah resmi menetapkan status kedaruratan, sebuah langkah penting yang memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan secara maksimal.
Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan bahwa posko pendampingan telah dibentuk, meskipun status bencana masih dikategorikan sebagai bencana daerah. Ini berarti penanggung jawab utama penanganan berada di tangan Bupati setempat, dengan dukungan penuh dari Forkopimda, termasuk Kapolres, Dandim, dan Kajari. Satgas Galapana DPR RI sendiri, yang secara umum dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dibentuk dengan mandat untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran dalam pemulihan wilayah bencana, serta telah berpengalaman mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.