internationalmedia.co.id – Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar sekaligus perubahan paradigma dalam sistem perekrutan personel TNI dan Polri di masa mendatang. Dalam sebuah pertemuan strategis yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden memberikan instruksi khusus agar standar kualifikasi calon prajurit tidak lagi hanya terpaku pada kekuatan fisik semata, melainkan juga pada kecerdasan intelektual.
Menko Polkam Dudung Abdurachman, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyoroti pentingnya adaptasi institusi keamanan terhadap perkembangan teknologi yang sangat masif. Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah kebijakan mengenai syarat fisik, di mana calon anggota TNI maupun Polri kini diperbolehkan menggunakan kacamata selama mereka memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni.
"Sistem rekrutmen ke depan harus disiapkan secara profesional. Kita tidak boleh hanya melihat aspek fisik, tetapi juga harus mengedepankan aspek intelektual," ujar Dudung saat memberikan keterangan kepada media usai pertemuan tersebut, Rabu (7/10/2026).
Langkah revolusioner ini diambil sebagai respons terhadap perubahan pola peperangan di era modern. Menurut Dudung, ancaman keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada kontak fisik di medan tempur konvensional, melainkan telah bergeser ke arah perang hibrida (hybrid warfare). Penggunaan teknologi canggih seperti drone, serangan siber, hingga manipulasi data digital menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh aparat keamanan Indonesia.
"Jika seseorang ingin menjadi tentara atau polisi, memakai kacamata pun tidak menjadi masalah, asalkan dia pintar. Tantangan ke depan adalah perang hibrida, perang menggunakan drone, dan teknologi lainnya. Inilah yang menjadi fokus utama Bapak Presiden," tambah Dudung menjelaskan visi Presiden.
Selain mengenai standar rekrutmen, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras terkait dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran TNI dan Polri senantiasa dalam posisi siaga tinggi untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Presiden menekankan bahwa profesionalisme aparat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara. Untuk mencapai tingkat profesionalisme tersebut, peningkatan kualitas pendidikan dan intensitas latihan menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Hal ini bertujuan agar setiap prajurit tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki ketajaman berpikir dalam mengambil keputusan di situasi kritis.
"Situasi global saat ini menuntut kita untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, baik melalui jalur pendidikan maupun latihan yang berkelanjutan. Itulah inti dari arahan Presiden," pungkas Dudung.
Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi baru personel keamanan yang tidak hanya kuat secara otot, tetapi juga cerdas secara otak, guna menghadapi kompleksitas ancaman di masa depan yang semakin berbasis teknologi.