Internationalmedia.co.id – News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), baru-baru ini menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Komisi II DPR RI. Dukungan ini diwujudkan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan Indonesia yang kompleks dan vital.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tim Panja Komisi II telah melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik perbatasan Indonesia. Dari hasil kunjungan tersebut, teridentifikasi beragam tantangan yang masih membutuhkan peran aktif dan koordinasi serius dari seluruh pemangku kepentingan. "Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian juga menekankan vitalnya peran BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata di kawasan perbatasan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memupuk rasa nasionalisme yang kuat, sekaligus menjadi benteng pertahanan negara. "Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," tegasnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan yang sangat luas dan rumit, baik di darat maupun di laut. Untuk perbatasan darat, Indonesia bersinggungan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara. Melihat kompleksitas ini, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP diberikan kewenangan yang lebih imperatif. Hal ini mengingat fungsi koordinasi yang diemban BNPP seringkali menemui kendala karena setiap kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan masing-masing. "Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," jelasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait merupakan kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, ia menyambut positif rencana Komisi II DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) perbatasan. Pansus ini diharapkan dapat melibatkan berbagai komisi di DPR RI, sehingga memungkinkan optimalisasi peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan secara holistik. "Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," pungkasnya.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.