Internationalmedia.co.id – News melaporkan, junta militer Myanmar dengan tegas membantah telah menargetkan warga sipil dalam serangan udara mematikan terhadap sebuah rumah sakit di Negara Bagian Rakhine. Insiden yang terjadi pada Rabu, 10 Desember lalu ini, diklaim menewaskan sedikitnya 33 orang, namun pihak junta bersikeras bahwa korban bukanlah penduduk biasa melainkan "teroris dan pendukung mereka."
Serangan udara tersebut menghantam Rumah Sakit Umum Mrauk-U, yang terletak di wilayah barat Negara Bagian Rakhine, berbatasan langsung dengan Bangladesh. Menurut laporan, sebuah jet militer melancarkan pemboman pada malam hari, menyebabkan kehancuran signifikan dan menimbulkan korban jiwa yang tinggi.
Melalui media resmi mereka, Global New Light of Myanmar (GNLM), junta militer mengeluarkan pernyataan yang membantah keras tuduhan penargetan sipil. "Mereka yang tewas atau terluka bukanlah warga sipil, melainkan teroris dan para pendukungnya," demikian bunyi artikel di GNLM, seperti dikutip dari kantor berita AFP.
Peningkatan intensitas serangan udara oleh junta yang berkuasa telah menjadi pola sejak dimulainya perang saudara di Myanmar, menyusul kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Konflik ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang mengungsi.
Insiden tragis ini segera memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis lalu menuntut penyelidikan menyeluruh, menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas medis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, melalui unggahan di media sosial X, mengonfirmasi bahwa petugas kesehatan dan pasien menjadi korban tewas. Ia juga menambahkan bahwa "infrastruktur rumah sakit rusak parah, dengan ruang operasi dan bangsal rawat inap utama hancur total."
Negara bagian Rakhine sendiri hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Tentara Arakan (AA), sebuah kelompok separatis etnis minoritas yang telah aktif jauh sebelum militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. AA, dalam pernyataannya, mengklaim bahwa serangan pada 10 Desember itu menewaskan 33 orang dan melukai 76 lainnya. Selain AA, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) juga merupakan kelompok yang bangkit menentang kudeta militer empat tahun silam. Menanggapi hal ini, Global New Light of Myanmar (GNLM) kembali menegaskan bahwa junta telah "melakukan langkah-langkah keamanan yang diperlukan dan meluncurkan Operasi Kontra-Terorisme pada 10 Desember terhadap bangunan-bangunan yang digunakan sebagai basis oleh teroris AA dan PDF."
