Internationalmedia.co.id melaporkan, Majelis Umum PBB akan segera melakukan voting untuk sebuah resolusi kontroversial yang berpotensi mengubah peta politik Timur Tengah. Resolusi yang dikenal sebagai "Deklarasi New York" ini bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, namun dengan satu syarat krusial: menyingkirkan Hamas dari kepemimpinan di Jalur Gaza.
Deklarasi tersebut, yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi, secara tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menuntut pembebasan semua sandera. Lebih dari sekadar kecaman, deklarasi ini secara gamblang meminta Hamas untuk menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional. Persenjataan Hamas juga harus diserahkan sebagai bagian dari proses ini, sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Palestina yang berdaulat.
Langkah ini tak lepas dari kritik berkelanjutan terhadap PBB atas kegagalan mengutuk serangan Hamas. Deklarasi New York, yang telah disetujui Liga Arab dan ditandatangani 17 negara anggota PBB termasuk beberapa negara Arab pada Juli lalu, juga menyerukan pengerahan misi stabilisasi internasional sementara ke Gaza di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Misi ini bertujuan membantu warga sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.
Voting ini akan menjadi pemanasan sebelum pertemuan puncak PBB pada 22 September di New York. Pertemuan yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris ini akan menjadi saksi pengakuan resmi negara Palestina oleh Prancis, disusul beberapa negara Barat lainnya seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Akankah resolusi ini lolos? Dunia internasional menunggu dengan napas tertahan.
