Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas mengenai masa depan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 di New Delhi, India. Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia dari negara-negara berkembang ini, Prabowo menegaskan bahwa PBB harus segera direformasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa seruan ini disampaikan di tengah diskusi mengenai kekuatan kolektif negara-negara belahan bumi selatan.
KTT yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, pada Sabtu (12/9) itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta sejumlah kepala negara dan pemerintahan lainnya yang mayoritas berasal dari negara-negara belahan bumi selatan. Prabowo menyoroti potensi besar BRICS, yang mewakili separuh populasi dunia serta porsi signifikan dari ekonomi dan perdagangan global.
"BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dunia dan produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang luar biasa," ujar Prabowo, menggambarkan posisi strategis aliansi tersebut. Ia mengajak para pemimpin untuk membayangkan dampak jika kekuatan BRICS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjamin pasokan pangan dan energi global, serta menciptakan peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Menurutnya, konektivitas pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang lebih baik akan menjadi kunci.
Prabowo juga menekankan pentingnya suara kolektif dari negara-negara berkembang. "Bayangkan jika negara-negara di belahan bumi selatan dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan lebih terkoordinasi dalam membentuk lembaga-lembaga yang mengatur dunia kita, dalam melindungi dan meningkatkan perdamaian, dalam memperjuangkan keadilan," tambahnya, menyerukan persatuan untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Prabowo menempatkan PBB sebagai inti dari sistem multilateral yang kuat. "Bersama-sama, kita dapat membangun sistem multilateral yang lebih kuat yang mendukung kebutuhan dan kepentingan semua bangsa, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Agar upaya ini berhasil, kita harus menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat dari sistem tersebut," tegasnya.
Namun, Prabowo memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa PBB, meskipun menjadi satu-satunya institusi multilateral tempat semua bangsa berkumpul sebagai pihak yang setara, harus direformasi secara mendasar. "Agar PBB dapat menjalankan peran sentralnya secara efektif, institusi ini harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih tanggap, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita," pungkasnya, menyerukan perubahan demi efektivitas dan relevansi lembaga global tersebut di masa depan.
(internationalmedia.co.id/berbagai sumber)