Internationalmedia.co.id – News – Organisasi Maritim Internasional (IMO), sebuah badan penting di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan pernyataan tegas mengenai situasi di Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang secara hukum berhak untuk memblokade atau menutup jalur pelayaran internasional tersebut, terutama di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran.
Pernyataan Dominguez ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers, menyoroti fakta bahwa akses ke Selat Hormuz telah terhambat selama enam pekan terakhir, menyusul pecahnya konflik antara AS dan Iran. "Sesuai dengan prinsip hukum internasional, tidak ada negara yang memiliki otoritas untuk menghalangi hak lintas damai atau kebebasan navigasi melalui selat internasional yang berfungsi sebagai jalur transit global," tegas Dominguez, sebagaimana dikutip oleh AFP pada Senin (13/4/2026).
Sejak konflik berkecamuk pada 28 Februari, pasukan Iran diketahui telah mengambil alih kendali akses di Selat Hormuz. Mereka dilaporkan hanya mengizinkan sejumlah kecil kapal terverifikasi untuk melintas melalui rute dekat pantai, bahkan dalam beberapa kasus, mengenakan biaya untuk izin tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat sebelumnya telah mengancam akan memulai blokade tambahan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di sekitar selat tersebut mulai hari Senin.
Dominguez secara tegas menyatakan bahwa praktik pengenaan bea atau biaya untuk navigasi di selat internasional, seperti yang dilakukan Iran, sepenuhnya bertentangan dengan hukum laut internasional dan hukum kebiasaan maritim. "Tindakan semacam ini akan menciptakan preseden yang sangat berbahaya bagi kebebasan navigasi global," imbuhnya.
Meskipun demikian, Dominguez menilai bahwa ancaman blokade tambahan dari AS terhadap pelabuhan Iran tidak akan secara signifikan memperburuk keadaan yang sudah sulit. Ia memperkirakan, "Dengan sangat sedikitnya kapal yang saat ini berhasil melintasi selat tersebut, blokade tambahan tidak akan memperburuk situasi hingga tingkat yang dapat dirasakan." Menurutnya, satu-satunya jalan keluar dari krisis ini adalah melalui deeskalasi, yang akan memungkinkan aktivitas pelayaran kembali normal seperti sediakala.