Kehadiran prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa lintas universitas di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, kemarin, memicu pertanyaan publik. Internationalmedia.co.id – News Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen Muhamad Nas, menegaskan bahwa pengerahan personel tersebut merupakan respons atas permintaan bantuan dari pihak kepolisian.
Nas, seperti dilansir Antara, Sabtu (13/6), menjelaskan bahwa kehadiran prajurit TNI bukanlah untuk berhadapan langsung dengan massa aksi. Peran mereka lebih sebagai dukungan personel, terutama jika situasi dinilai sudah tidak dapat dikendalikan oleh kepolisian. "Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Artinya tetap polisi di depan," tegas Nas, memastikan bahwa TNI tidak akan mengambil alih peran penegak hukum dalam menindak massa.
Sebelumnya, massa mahasiswa diketahui berencana menggelar aksi di Bundaran HI, namun tertahan oleh aparat gabungan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di Halte Tosari. Mengenai pembatasan lokasi ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan penjelasan pada Jumat (12/6).
Menurut Kombes Budi Hermanto, pelibatan TNI dan pembatasan lokasi aksi merupakan amanah dari Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015. Pergub tersebut secara spesifik menetapkan beberapa titik seperti Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda sebagai area yang tidak diberikan izin untuk penyampaian aspirasi.
Kawasan-kawasan tersebut, lanjut Budi, merupakan pusat Ibu Kota Jakarta dan juga episentrum lalu lintas dengan sejumlah transportasi massal yang digunakan masyarakat. "Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Nah, dampak-dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya," jelasnya, menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus lalu lintas demi kepentingan umum.
Adapun tuntutan yang disuarakan oleh massa mahasiswa dari berbagai kampus tersebut mencakup beberapa poin krusial, antara lain:
- Menghentikan pemborosan APBN.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Mendesak Prabowo untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Berita ini dihimpun oleh tim internationalmedia.co.id.