Internationalmedia.co.id – News – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi secara tegas mendesak pemerintah daerah di Maluku Utara (Malut) untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan transmigrasi yang selama ini belum produktif. Langkah ini dinilai krusial guna merealisasikan target ambisius pemerintah pusat dalam mencetak sawah baru seluas 10.000 hektare di provinsi tersebut. Hingga saat ini, dari target yang dibebankan, baru sekitar 1.900 hektare yang berhasil terpenuhi.
"Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif," ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya yang diterima internationalmedia.co.id, Sabtu (22/8/2026).
Pernyataan penting ini disampaikan Wamentrans saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, serta perwakilan pemerintah daerah yang memiliki kawasan transmigrasi. Rakor strategis ini berlangsung di Kota Ternate, Malut, pada Jumat (21/8) lalu.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir, para kepala disnakertrans, serta sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Morotai.
Viva Yoga menegaskan bahwa jika pemerintah daerah menyepakati pembukaan lahan sawah baru, koordinasi lebih lanjut akan segera dilakukan dengan Kementerian Pertanian. Inisiatif ini bukan sekadar untuk meningkatkan produksi beras, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat petani di kawasan transmigrasi, menjadikan mereka produsen utama untuk memenuhi kebutuhan pangan di Malut.
Dalam rakor, berbagai kendala yang dihadapi petani dan sektor pertanian di Malut terungkap, mulai dari masalah irigasi yang belum memadai, dampak limbah pertambangan, hingga ancaman banjir yang kerap melanda. Meskipun ada produksi beras dari kawasan transmigrasi, hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. Akibatnya, pasokan beras dan sembako lainnya, terutama di Ternate, masih harus didatangkan dari provinsi lain. "Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut," imbuhnya.
Cetak sawah baru di Malut, menurut Viva Yoga, memiliki dampak ganda. Selain berpotensi mewujudkan swasembada beras di tingkat lokal maupun nasional, program ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan. "Tenaga kerjanya bisa memanfaatkan dari masyarakat setempat atau lokal," jelasnya.
Urgensi cetak sawah di luar Jawa semakin ditekankan mengingat fenomena alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa yang mencapai 100.000 hektare setiap tahun. "Sawah-sawah di Jawa banyak beralih menjadi perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya," ungkapnya, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan produksi pangan nasional.
Namun, Wamentrans mengingatkan bahwa pembangunan sawah baru harus didukung oleh infrastruktur vital seperti saluran irigasi, bendungan, dan ketersediaan sumber air yang memadai. "Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air," paparnya. Oleh karena itu, Kementrans bersinergi dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kemenkes, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan keberlanjutan program.
Menyambut baik inisiatif ini, Sekda Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir menyatakan rasa senangnya atas kehadiran Wamen. Ia menilai rakor sangat efektif karena keluhan dan masukan dapat langsung didengar oleh Viva Yoga. Malut, lanjutnya, sangat bersyukur dengan adanya program transmigrasi yang telah memungkinkan provinsi ini menghasilkan beras sendiri. "Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal," pungkas Samsuddin. Malut bertekad meningkatkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan mendukung swasembada beras nasional.