Internationalmedia.co.id – News – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa fokus utama evaluasi ini mencakup validasi data penerima manfaat serta peninjauan ulang skema insentif bagi Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG). Pernyataan ini disampaikan Agustina kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Agustina menjelaskan, salah satu prioritas mendesak adalah memverifikasi keabsahan angka 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan. "Pertanyaan mendasar kami adalah, apakah angka 63 juta itu benar-benar akurat?" ujar Agustina. Ia menambahkan, proses validasi ini krusial untuk menentukan jumlah penerima yang sebenarnya, serta mengidentifikasi daerah dan kelompok anak yang paling membutuhkan prioritas dalam penyaluran bantuan gizi. "Ini adalah tugas utama kami saat ini," tegasnya.
Selain validasi data, BGN juga menyoroti skema insentif yang diberikan kepada SPPG. Agustina memaparkan bahwa selama ini, besaran insentif cenderung disamaratakan, padahal kapasitas dan beban kerja setiap SPPG sangat bervariasi. Ia mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar seribu penerima manfaat dengan jangkauan geografis yang relatif dekat, namun ada pula SPPG lain yang harus menjangkau wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang jauh lebih banyak.
"Tentu tidak adil jika SPPG yang melayani seribu orang dalam radius 200 meter mendapatkan insentif yang sama dengan SPPG yang menjangkau area lebih luas atau melayani jumlah penerima yang jauh lebih banyak," jelas Agustina. Ia menambahkan, "Ada SPPG yang harus menempuh jarak 300 hingga 500 meter dengan kinerja lebih baik, namun insentifnya disamaratakan di angka enam juta rupiah. Ini jelas tidak proporsional." Oleh karena itu, BGN berkomitmen untuk merancang skema insentif yang lebih adil dan proporsional.
Lebih lanjut, Agustina juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih sangat bergantung pada kepala SPPG. Menurutnya, transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
"Sangat sulit memastikan akuntabilitas jika semuanya hanya bergantung pada individu. Kami mendapatkan masukan dan arahan mengenai pentingnya digitalisasi, dan ini adalah langkah yang sangat positif," ungkap Agustina. Ia menegaskan bahwa digitalisasi akan menjadi bagian integral dari upaya perbaikan menyeluruh yang dilakukan BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis.