Langkah mengejutkan diambil Senat Brasil dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpotensi memangkas masa hukuman penjara 27 tahun bagi mantan Presiden Jair Bolsonaro. Namun, keputusan ini langsung disambut respons tegas dari Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang secara terbuka menyatakan akan memveto atau membatalkan RUU tersebut. Internationalmedia.co.id – News melaporkan dari sumber AFP dan Reuters pada Kamis (18/12/2025), RUU kontroversial ini, yang telah lolos di majelis rendah minggu lalu, kini berada di meja kerja Presiden Lula.
RUU ini, yang diinisiasi oleh fraksi sayap kanan oposisi, berpotensi signifikan mengurangi masa kurungan Bolsonaro hingga hanya sedikit di atas dua tahun. Tidak hanya itu, beleid ini juga mencakup pengurangan hukuman bagi individu-individu yang terbukti terlibat dalam kerusuhan politik pada Januari 2023. Senator Esperidiao Amin, salah satu pendukung RUU, melihatnya sebagai "bagian dari jalan kita menuju perdamaian, dan kita semua harus merayakannya," sebuah pernyataan yang menggarisbawahi harapan akan rekonsiliasi politik.
Sebagai informasi, Bolsonaro saat ini tengah menjalani vonis atas tuduhan merencanakan kudeta terhadap Presiden Lula pasca kekalahannya dalam pemilihan umum 2022. Meskipun versi awal RUU ini sempat mengusulkan amnesti penuh bagi mereka yang terlibat dalam ‘demonstrasi politik’ pasca-pemilu, draf finalnya kini lebih fokus pada pengurangan hukuman, bukan pengampunan total. Tercatat, sekitar 2.000 orang ditangkap dalam insiden penyerangan di ibu kota Brasil, dengan banyak di antaranya telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas percobaan kudeta dan berbagai tindak pidana lainnya.
Secara teknis, RUU ini merevisi metode perhitungan hukuman untuk menghindari penerapan hukuman kumulatif bagi beberapa tindak kejahatan. Selain itu, RUU ini juga menawarkan keringanan bagi terdakwa yang terlibat dalam kerusuhan namun bukan sebagai aktor utama, pemimpin, atau penyandang dana. Senator Flavio Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden, menyambut baik persetujuan RUU ini, meskipun dengan nada pragmatis. "Ini bukan yang kami inginkan sepenuhnya, tetapi inilah yang realistis dan mungkin tercapai dalam konstelasi politik Kongres saat ini," ujarnya.
Menanggapi keputusan Senat, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva tidak membuang waktu untuk menegaskan posisinya. Ia secara gamblang menyatakan akan menggunakan hak vetonya terhadap RUU yang berpotensi meringankan hukuman Jair Bolsonaro, yang divonis atas upaya kudeta yang gagal. "Begitu RUU ini tiba di meja saya, saya akan memvetonya. Ini bukan rahasia lagi," tegas Lula. Ia menambahkan, "Saya memiliki hak untuk memveto, dan setelah itu, mereka memiliki hak untuk membatalkan veto saya atau tidak. Begitulah dinamika politiknya."
Situasi ini menggarisbawahi ketegangan politik yang masih membayangi Brasil pasca-pemilu 2022 dan kerusuhan Januari 2023. Keputusan akhir mengenai nasib RUU ini akan menjadi ujian bagi kekuatan politik di Kongres dan tekad Presiden Lula dalam menegakkan keadilan.