Internationalmedia.co.id – News – Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, secara tegas menyoroti kesenjangan kualitas pengelolaan yang mencolok antara Museum Nasional dengan berbagai museum di daerah. Ia mendesak agar Museum Nasional mengambil peran sentral dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman yang kuat di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum di berbagai wilayah. Pernyataan krusial ini disampaikan Lestari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9).
Menurut Lestari, meskipun transformasi yang dialami Museum Nasional menunjukkan perkembangan yang sangat positif, kemajuan tersebut harus ditularkan secara merata ke daerah-daerah. Hal ini penting agar peningkatan kualitas museum dapat dirasakan di seluruh penjuru negeri. "Kesenjangan antara museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali. Bagaimana dalam konteks sekarang kawan-kawan di pusat, dalam hal ini mungkin di museum nasional, ini mungkin tanggung jawab kita bersama dan ini juga catatan yang mungkin nanti masuk di dalam rekomendasi kita," ujar Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Kamis (10/9).
Salah satu akar masalah yang menjadi perhatian utama Lestari adalah kemampuan SDM pengelola museum daerah yang masih terbatas. Keterbatasan ini, menurutnya, berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran revitalisasi, bahkan hingga menyusun tata pamer dan narasi museum yang berkualitas. "Saya tadi bisik-bisik dengan teman-teman karena tidak ada dari pejabat, dari Kementerian, tapi mungkin nanti bisa disampaikan agar museum nasional bisa mengambil peran untuk membangun sebuah ekosistem permuseusan di Indonesia. Dan kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali," ungkapnya.
Lestari mencontohkan persoalan yang sering ditemuinya pada pengelolaan museum di daerah pemilihannya. Ketika daerah memperoleh dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola kerap menyebabkan revitalisasi lebih diarahkan pada pembangunan fisik semata, alih-alih penguatan substansi museum, termasuk tata pamer dan narasi yang menarik.
Oleh karena itu, Lestari menilai mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, seperti Indonesian Heritage Agency, perlu diperkuat secara signifikan. Pendampingan ini dinilai esensial agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum sesuai kebutuhan dan kaidah pengelolaan yang tepat. "Usulan untuk membentuk jejaring, saya kira nanti ini akan menjadi salah satu usulan yang akan disampaikan," tegasnya.
Selain penguatan jejaring, Lestari juga mendorong komunitas dan media untuk aktif mengambil peran dalam menjaga museum dan situs cagar budaya. Perhatian media, khususnya, dinilai mampu membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs yang rentan terhadap pencurian maupun perdagangan benda bersejarah secara ilegal. "Paling tidak kalau media sudah mulai ikut berbicara di situs-situs tertentu, ada awareness dari masyarakat, dari pemerintah daerah, paling tidak kita juga bisa menjaga atau melakukan pengamanan sebelum kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang lebih komprehensif lainnya," pungkas Lestari.