Sebuah operasi militer Amerika Serikat yang memicu ketegangan diplomatik berhasil menyita sebuah kapal tanker minyak yang diduga kuat terkait dengan Rusia di perairan Atlantik Utara. Insiden ini, yang dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, terjadi setelah pengejaran dramatis dari lepas pantai Venezuela, menandai eskalasi dalam penegakan sanksi AS terhadap ‘armada bayangan’ yang mengangkut minyak ilegal. Moskow dengan keras mengecam tindakan Washington ini.
Kapal tanker tersebut, yang diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan gelap pengangkut minyak untuk negara-negara seperti Venezuela, Rusia, dan Iran, telah menjadi target otoritas AS karena melanggar sanksi ketat. Sebelum penyitaan ini, kapal tersebut sempat lolos dari upaya penangkapan di dekat perairan Venezuela pada Desember tahun lalu, bahkan saat dikawal oleh Angkatan Laut Rusia. Pengejaran ini juga terjadi tak lama setelah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sekutu dekat Moskow, dilaporkan digulingkan dan ditangkap oleh AS dalam operasi pada 3 Januari, menambah kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut.
Menurut pernyataan Komando Eropa AS melalui media sosial X, penyitaan di Atlantik Utara ini dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan federal AS. Operasi ini merupakan hasil koordinasi erat antara Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Pertahanan AS. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan kembali komitmen Washington untuk memberlakukan blokade minyak Venezuela yang disanksi, menyatakan bahwa aturan tersebut berlaku penuh "di mana pun di dunia ini."
Pentagon lebih lanjut menjelaskan bahwa operasi ini sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump untuk menargetkan kapal-kapal yang dianggap "mengancam keamanan dan stabilitas Belahan Bumi Barat." Kapal tanker yang disita, bernama Marinera, sebelumnya dikenal sebagai Bella-1. Dalam beberapa minggu terakhir, kapal ini dilaporkan telah mengubah registrasinya menjadi Rusia, mengganti nama, dan bahkan para awaknya mengecat bendera Rusia di lambung kapal, sebuah taktik yang dianggap sebagai upaya penyamaran.
Tindakan AS ini sontak memicu kecaman keras dari Moskow. Kementerian Transportasi Rusia bersikeras bahwa "kebebasan navigasi berlaku di perairan laut lepas," sementara Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut agar Washington segera mengizinkan pemulangan awak kapal berkewarganegaraan Rusia.
Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menepis tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa AS menganggap kapal tersebut "tanpa status kewarganegaraan" atau stateless karena berlayar dengan "bendera palsu." Leavitt menambahkan, "Ini adalah kapal armada bayangan Venezuela yang telah mengangkut minyak yang dikenai sanksi. Kapal tersebut dianggap stateless setelah mengibarkan bendera palsu, dan memiliki perintah penyitaan yudisial." Ia menegaskan bahwa para awak kapal kini dapat menghadapi tuntutan hukum atas pelanggaran hukum federal dan akan dibawa ke Amerika Serikat untuk proses penuntutan jika diperlukan.
Insiden ini menegaskan kembali ketegangan yang meningkat antara AS dan Rusia, serta menunjukkan tekad Washington untuk menindak tegas entitas yang melanggar sanksi ekonominya, bahkan di perairan internasional yang jauh.
