Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini bertujuan mempercepat realisasi program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai kebijakan yang mempermudah akses. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, saat Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, Rabu lalu.
Tomsi menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah telah menghasilkan terobosan signifikan untuk membantu MBR memiliki hunian. Pemda didorong untuk memberikan berbagai kemudahan, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi MBR. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan juga menjadi fokus utama agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien.
"Ini sebagai contoh, kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah," ujar Tomsi dalam keterangan tertulisnya.
Terobosan penting lainnya adalah perluasan akses subsidi perumahan. Jika sebelumnya subsidi umumnya terbatas bagi warga ber-KTP di daerah lokasi program, kini masyarakat dengan KTP dari luar daerah pun dapat menikmati manfaat serupa. Kebijakan ini diwujudkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
"Kemarin, sudah ada Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebagai contoh, warga Jakarta kalau beli rumah di Jakarta kan luar biasa… Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, maka Pak Mendagri membuat Surat Edaran, bahwa bagi mereka yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya yang di sekitar Jakarta tersebut, dapat juga menikmati subsidi perumahan ini," jelas Tomsi. Kebijakan ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi MBR untuk memiliki hunian layak, terutama di wilayah penyangga kota besar.
Menurut Tomsi, seluruh upaya ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan Pemda dalam mendukung program perumahan rakyat. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Ini semua merupakan bukti nyata, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memberikan kemudahan, memberikan insentif-insentif pengurangan seluruh biaya berkaitan dengan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini," pungkasnya.
Sebelum menghadiri Sosialisasi KUR Perumahan, Tomsi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung. Ketiganya turut menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam pelaksanaan program BSPS.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai pihak terkait lainnya yang berkomitmen dalam percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.