DEPOK- Sertifikat tanah digital akan ada versi elektroniknya. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam upaya memodernisasi administrasi tanah di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan masyarakat akan memiliki dua format Sertifikat.
Format pertama adalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang dipegang dalam bentuk fisik. Format ini tidak berbeda dengan sertifikat tanah yang selama ini kita kenal.
Format kedua, adalah Sertifikat Hak Atas Tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Format ini merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola hak atas tanah mereka.
“Dengan adanya sertifikat elektronik, proses administrasi tanah diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot menyimpan dan merawat sertifikat fisik mereka, karena semua data sudah tersimpan secara digital,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan Rabu (6/12).
Selain itu, sertifikat elektronik juga dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan sertifikat. Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, hak atas tanah dapat dilindungi dengan lebih baik.
BPN Kota Depok, lanjut Indra, akan memberikan pengenalan sertifikat tanah digital secara berkelanjutan sejalan dengan instruksi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.
“BPN Kota Depok akan terus menunjukkan komitmen dalam memodernisasi administrasi tanah untuk kepentingan publik. Dengan dua format sertifikat elektronik yang akan diberikan kepada masyarakat, diharapkan proses administrasi tanah dapat berjalan lebih efisien dan transparan,” paparnya.
Ketika ditanya apa saja keuntungan dari Sertifikat Tanah Digital, Indra Gunawan menjelaskan ada tiga keuntungan yang didapat yakni efisiensi, transparansi, keamanan.
Meskipun menawarkan banyak keuntungan, implementasi sertifikat tanah digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti infrastruktur teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Langkah maju dalam modernisasi administrasi tanah di Indonesia cepat atau lambat harus berjalan. Meski masih ada tantangan, yang harus dihadapi, Kementerian ATR/BPN akan terus berkomitmen kerja keras, diharapkan sertipikat tanah digital dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” papar Indra Gunawan.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan Sertifikat Tanah Elektronik dan menyerahkan 2.550.800 sertipikat tanah secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin, 4 Desember 2023. Presiden didampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menghargai kecepatan kerja tim Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah di Indonesia. Saat ini, sudah ada 109 juta bidang tanah yang terdaftar.
Presiden juga menjelaskan bahwa sertifikat yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk menambah modal usaha melalui lembaga keuangan formal. Namun, ia mengingatkan agar modal usaha yang diperoleh digunakan dengan bijak.
Sementara Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa sejak tahun 2017, penyertifikatan tanah telah menambah nilai ekonomi. Penambahan nilai ekonomi dari hasil penyertipikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai Rp 5.988 triliun dan 96% dari nilai tersebut beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan. ber
