JAKARTA- Kementerian Kesehataan (Kemenkes) mengatakan Indonesia terancam mengalami kejadian luar biasa atau KLB. Hal itu bisa terjadi karena cakupan imunisasi anak yang rendah, yakni di bawah 90 persen di 2022.
Situasi di tahun 2023 justru makin memburuk. Pemerintah menargetkan 100 persen bayi usia 0 hingga 11 bulan harus sudah mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2023. Tapi target trimester pertama atau 3 bulan pertama di 2023 harus sudah mencapai 33 persen. Singkatnya capaian masih jauh dari angan.
“Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175 ribu atau 4,02% bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril.
Kondisi ini kata dr. Syahril nampaknya harus membuat Indonesia siap, jika dihadapkan berbagai KLB PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengann imunisasi kembali bermunculan di berbagai daerah.
Beberapa PD3I di antaranya polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus.
“Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya Herd Immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya Outbreak atau KLB,” jelas dr. Syahril.
Adapun Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh merupakan 11 provinsi dengan capaian imunisasi paling rendah.
Bahkan Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) lebih parah, karena 17 provinsi yang capaiannya masih di bawah target imunisasi nasional, di mana Sumatera Barat, Papua dan Aceh jadi daerah paling bontot capaian IBL-nya.
Selain itu, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar di tahun 2022 menunjukkan sebanyak 8 Provinsi belum mencapai target capaian 70%. Bahkan provinsi Aceh masih di bawah 30%.
Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia kelas 6 S, yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Dengan tegas dr. Syahril mengatakan cakupan imunisasi harus digenjot, mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi. Apalagi 21 provinsi dan 296 kabupaten atau kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio.
Sama juga dengan campak, 0 provinsi dan 194 kabupaten atau kota di Indonesia berisiko sangat tinggi penularan campak. Bahkan pada 2022 sampai 2023 terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia.
Pada 2022 di Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, dan pada tahun 2023 cakupan imunisasi polio di Purwakarta Jawa Barat sangat rendah.
“Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi, Kemenkes menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah,” tuturnya.
Khusus untuk kanker, akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada perempuan. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain vaksinasi, Kemenkes juga tengah menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test. Saat ini HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Dikatakan dr. Syahril, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah untuk memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target.
“Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” tutup dr. Syahril.
