Jakarta – Indonesia harus melampaui peran sebagai sekadar konsumen teknologi global. Demikian penegasan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang menyerukan agar bangsa ini bertransformasi menjadi pemain kunci dalam kancah digital dunia. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, visi tersebut disampaikan Ibas dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Smart Indonesia: Akselerasi Transformasi Digital Nasional Melalui Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi’ di Kompleks Gedung MPR RI, yang dihadiri para pakar, akademisi, pelaku industri, dan komunitas digital dari berbagai daerah.
Menurut Ibas, untuk mewujudkan cita-cita ‘Smart Indonesia’ dan menjadikan negara ini kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, diperlukan langkah strategis yang komprehensif. Ini mencakup penguatan fundamental seperti infrastruktur telekomunikasi yang merata, jaminan kedaulatan data, peningkatan keamanan siber, pengembangan talenta digital yang mumpuni, serta sinergi erat antara pemerintah, sektor pendidikan, dan industri.
Namun, jalan menuju visi tersebut tidak luput dari tantangan. Ibas menyoroti kesenjangan akses dan kualitas layanan digital yang masih kentara di berbagai pelosok negeri. "Kita menginginkan akses internet berkualitas yang dapat dinikmati secara nyata, sehingga literasi digital benar-benar terwujud," ujarnya, seperti dikutip internationalmedia.co.id. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar biaya, melainkan investasi jangka panjang yang krusial, sama pentingnya dengan infrastruktur fisik dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.
Di tengah gelombang kemajuan digital, Ibas juga mengingatkan akan urgensi penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Ancaman siber global yang semakin canggih menuntut perhatian serius, sehingga implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi mandatori. Lebih jauh, Indonesia harus bersiap menyambut era teknologi generasi berikutnya, mulai dari 5G, 6G, Kecerdasan Buatan (AI), hingga pengelolaan data nasional. "Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi bagian penting dari ekosistem digital global," tegasnya.
Pemanfaatan AI, menurut Ibas, berpotensi besar untuk mereformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menjadikannya lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, hal ini harus diimbangi dengan tata kelola data dan siber nasional yang kuat. Ia optimis, Indonesia memiliki modal sumber daya manusia yang melimpah untuk bersaing di kancah digital global, asalkan talenta-talenta ini mendapatkan dukungan optimal.
Ibas menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk memandang transformasi digital sebagai agenda strategis yang memerlukan keberanian, kolaborasi, dan visi jangka panjang. "Ini bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang masa depan bangsa," pungkasnya, seraya menegaskan bahwa dengan fondasi yang kuat, Indonesia akan menjadi pencipta dan pemimpin, bukan sekadar pengguna teknologi.
Dalam sesi diskusi yang sama, berbagai pakar turut menyumbangkan pandangan. Irfan Yuta Pratama, Co-Founder dan CEO Awanio, menggarisbawahi pentingnya kedaulatan digital melalui pemberdayaan perusahaan teknologi lokal. Ia menyarankan agar belanja teknologi pemerintah diarahkan untuk membangun industri nasional, bukan hanya pengadaan. Senada, Aqsath Rasyid, Founder dan CEO NoLimit Indonesia, melihat potensi besar Indonesia sebagai pencipta teknologi di Asia Tenggara, dengan talenta digital sebagai kunci menghadapi kompetisi dan perang narasi digital.
RR Widyasari Listyowulan dari Microsoft Indonesia menyoroti krusialnya pengembangan ekosistem data nasional yang kokoh, termasuk pusat data dan peningkatan kapasitas SDM di bidang AI. Sementara itu, Ir. Soegiharto Santoso, Ketua APTIKNAS, mendesak percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), penguatan kebijakan AI, pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta insentif bagi investasi teknologi dalam negeri.
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga turut menyampaikan pandangan. Wahyu Sanjaya menekankan konektivitas antarlembaga dan perlindungan konsumen di sektor keuangan digital. Ir. Mulyadi mengingatkan agar inovasi teknologi senantiasa berorientasi pada manfaat nyata bagi bangsa. Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyerukan afirmasi bagi perusahaan teknologi lokal dan akselerasi AI di pemerintahan. Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah-swasta di era digital tanpa batas. Terakhir, Faujia Helga Br. Tampubolon menegaskan bahwa transformasi digital harus merata, menjangkau seluruh pelosok negeri agar manfaatnya dirasakan semua.