Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, secara tegas menyatakan bahwa tahun 2027 akan menjadi titik balik krusial bagi Kementerian Sosial (Kemensos). Mulai tahun tersebut, seluruh program sosial yang selama ini berjalan parsial akan diintegrasikan dalam satu sistem komprehensif. Langkah ambisius ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pernyataan visioner ini disampaikan Gus Ipul dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026), seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News.
Momentum penting ini diungkapkan Gus Ipul saat membuka Forum Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi wadah strategis bagi pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II, serta Kepala Sentra dari seluruh Indonesia untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan penganggaran Kemensos di tahun 2027.
Gus Ipul mengilustrasikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2025-2029 sebagai proses pembangunan sebuah rumah. Tahun 2025 merupakan fase peletakan fondasi melalui penataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya, 2026 menjadi masa akselerasi di mana program-program mulai berjalan penuh. Nah, 2027 adalah fase puncak, di mana "atap dipasang sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan." Ini berarti segala komponen yang selama ini berjalan parsial harus menyatu menjadi satu kesatuan fungsional. Setelah fase integrasi, Kemensos akan memasuki tahap konsolidasi pada 2028, sebelum mencapai target akhir Renstra pada 2029, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin optimal.
"Tahun 2027 akan menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu, kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," tegas Gus Ipul. Ia menekankan bahwa seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus berorientasi pada dampak terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diharapkan tidak lagi sekadar memaparkan daftar kegiatan, melainkan mampu menunjukkan kontribusi konkret program terhadap indikator kinerja kementerian.
Sejumlah target ambisius telah dipatok untuk 2027. Indeks Kesejahteraan Sosial ditargetkan mencapai 64,66, meningkat dari 59,51 pada 2025 menuju target 69,80 pada 2029. Kemensos juga menargetkan 1 juta keluarga berhasil graduasi sejahtera, naik dari target 700 ribu keluarga pada 2026, serta 1,5 juta keluarga lulus dari kemiskinan setiap tahunnya. Selain itu, akurasi sasaran bantuan berbasis DTSEN ditargetkan mencapai 85 persen sebagai tahapan menuju 95 persen pada 2029. Indeks Kesejahteraan Sosial Lansia ditargetkan mencapai 65,07, dan Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebesar 48,86.
Gus Ipul menjelaskan, terdapat tiga pilar utama yang menandai bahwa 2027 bukan sekadar kelanjutan rutinitas, melainkan tahun eskalasi yang sesungguhnya. Pertama, digitalisasi bantuan sosial harus berjalan penuh. Transformasi ini ditujukan untuk mempercepat pemutakhiran data, meningkatkan akurasi sasaran, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
Kedua, Sekolah Rakyat akan naik kelas dari sebuah program menjadi institusi yang semakin kuat. Pada 2027, Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) mulai beroperasi penuh sebagai unit setingkat eselon I. Jumlah titik layanan Sekolah Rakyat akan terus bertambah dengan target lebih dari 100 ribu siswa berasrama dan dukungan anggaran yang semakin besar, sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Ketiga, Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) mulai diintegrasikan sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini dijalankan melalui dua instrumen utama: Kartu Kesejahteraan sebagai jalur graduasi keluarga penerima manfaat, serta Kartu Usaha Afirmatif sebagai jalur menuju kemandirian melalui usaha maupun pekerjaan. "Tiga terobosan ini hebat di atas kertas, tetapi tidak satu pun akan berhasil kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Gus Ipul menegaskan, tantangan utama Kemensos di tahun 2027 bukan lagi terletak pada ketersediaan anggaran. Dengan pagu indikatif Kemensos tahun 2027 yang mencapai Rp84,7 triliun, di mana sekitar 85 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial, ditambah persetujuan Komisi VIII DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas, dana sudah tersedia. "Kalau uang sudah tersedia di atas meja, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menggunakannya untuk berjalan sendiri-sendiri atau berjalan bersama?" ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi yang masih sering terjadi ketika satu keluarga miskin didatangi beberapa petugas dari program berbeda, masing-masing membawa layanan sendiri tanpa koordinasi. "Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh, bukan bantuan yang berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.
Untuk mewujudkan integrasi tersebut, Gus Ipul menetapkan empat prinsip utama sebagai pedoman penyusunan program dan anggaran tahun 2027: satu data untuk semua, satu definisi graduasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjunjung tinggi martabat dan akuntabilitas. DTSEN harus menjadi tulang punggung seluruh layanan sosial, memastikan setiap penerima manfaat memiliki satu profil yang dapat diakses lintas unit. Seluruh unit juga harus menggunakan definisi graduasi yang sama untuk menghindari penghitungan ganda atau keluarga yang terlewat dari intervensi.
"Kita memegang prinsip bantuan sementara, berdaya selamanya. Tujuan akhir kita bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan, tetapi mendorong mereka menjadi mandiri. Karena itu, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus," urainya.
Senada dengan Gus Ipul, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2027 harus sepenuhnya selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden. Kontribusi Kemensos diarahkan untuk mengukuhkan sejumlah prioritas nasional, terutama percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta pencegahan anak tidak sekolah melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Robben menjelaskan, terdapat tiga fokus utama program Kemensos pada 2027: penyaluran bantuan sosial yang adaptif, pengembangan care economy, serta peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial melalui penguatan akreditasi. "Seluruh program harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target RPJMN, termasuk peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan lansia, kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat graduasi keluarga miskin menuju kemandirian," ujarnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dan anggaran oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I, sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan dan penguatan integrasi program tahun 2027. Pemaparan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, serta Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Selama tiga hari pendalaman, setiap unit diminta tidak hanya menyampaikan usulan program dan kebutuhan anggaran, tetapi juga menunjukkan keterkaitan program dengan target RPJMN, indikator kinerja Kemensos, serta kontribusinya terhadap agenda besar integrasi yang menjadi fokus Kemensos pada tahun 2027.