Internationalmedia.co.id – News – Gubernur Banten Andra Soni mengambil langkah konkret untuk menengahi sengketa kepemilikan dan pengelolaan TK Islam Pembangunan (TKIP) serta SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan. Konflik yang melibatkan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan orang tua murid, mendorong Gubernur untuk segera memfasilitasi mediasi guna menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang aman dan kondusif.
Sengketa yang terjadi di lingkungan TKIP dan SDIP Pamulang ini berakar pada persoalan pengelolaan sekolah, kepengurusan yayasan, serta status aset yang menjadi bagian dari kompleks pendidikan tersebut. Permasalahan ini telah bergulir melalui proses hukum dan komunikasi antarpihak selama beberapa waktu, menciptakan ketidakpastian bagi komunitas sekolah.
Andra Soni baru-baru ini melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan wali murid bersama pihak Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) di Kantor Gubernur Banten eks BBLKI Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi oleh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menangani isu ini.
Menanggapi aspirasi para orang tua yang meminta jaminan keamanan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, Andra Soni menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk segera mempertemukan seluruh pihak terkait. "Saya akan duduk bersama secepatnya dengan Wali Kota Tangerang Selatan, pihak UIN, pihak yayasan yang saat ini existing mengelola, terus kemudian perwakilan orang tua," kata Andra, seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Gubernur menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama yang tidak boleh terganggu oleh persoalan di luar ranah pendidikan. "Sebenarnya tidak perlu membuat komitmen bersama pun, memastikan sekolah itu tempat aman bagi anak adalah kewajiban semua pihak," ujarnya. Meski demikian, apabila pertemuan bersama diperlukan untuk memberikan kejelasan, jaminan, dan kepastian kepada orang tua, Pemprov Banten siap memfasilitasinya. Andra Soni juga menegaskan bahwa Pemprov tidak akan memihak dalam sengketa hukum yang sedang berjalan, menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan.
Di sisi lain, Andra menilai kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak di sekolah merupakan hal yang patut segera direspons. "Pengaduan dari orang tua tentang rasa cemas terhadap keselamatan anaknya di sekolah patut juga kita respons," katanya. Ia telah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera melakukan koordinasi dengan seluruh pihak agar langkah yang diperlukan dapat dilakukan secepatnya.
Perwakilan wali murid, Brian Wiriosantono, mengungkapkan bahwa audiensi tersebut bertujuan meminta perhatian Gubernur terhadap situasi yang berkembang. "Kami memohon konflik ini dapat dipantau oleh semua pihak, termasuk oleh Pak Gubernur. Kami meminta atensi beliau dan pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang di luar hukum," kata Brian. Orang tua berharap tidak ada lagi insiden yang dapat mengganggu keamanan lingkungan sekolah dan meminta perlindungan nyata bagi siswa serta guru.
Rahma, perwakilan wali murid lainnya, menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru, karena kondisi tenaga pendidik yang tidak stabil akan berdampak langsung pada proses belajar mengajar. "Kalau guru-guru kami keadaannya juga tidak stabil, pasti otomatis kegiatan belajar mengajar juga tidak akan berjalan secara aman, kondusif, dan efisien," jelasnya.
Meskipun kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di TKIP dan SDIP Pamulang saat ini telah kembali berlangsung normal setelah sempat PJJ satu hari, Tia, perwakilan wali murid, mengakui bahwa kekhawatiran dan trauma masih menghantui sebagian orang tua dan anak-anak. "Rasa khawatir, cemas, dan trauma kami belum selesai. Sampai hari ini orang tua mengantar anak ke sekolah masih ada rasa cemas di hati, takut kalau akan ada kejadian serupa lagi," ujar Tia.
Ia menambahkan, berdasarkan keterangan sejumlah orang tua, terdapat anak yang sempat tidak masuk sekolah atau menangis panik setelah menyaksikan kerumunan di lingkungan sekolah. Tia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena pengalaman negatif yang dialami anak di lingkungan sekolah dapat memengaruhi memori dan rasa aman mereka. "Anak-anak ini masih membangun memori. Yang harus kita jaga adalah bagaimana mereka tetap merasa senang, happy, gembira. Jangan sampai keadaan seperti ini menjadi bagian dari memori yang membekas bagi mereka," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Banten akan melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pihak yayasan, perwakilan orang tua, serta pihak terkait lainnya. Langkah ini diarahkan untuk memastikan proses penyelesaian persoalan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sembari menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh siswa dan guru.