Internationalmedia.co.id – News melaporkan dari Jakarta, Kamis (3/9/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meninjau dan menyempurnakan berbagai kebijakan. Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, sekaligus mengokohkan fondasi ekonomi di seluruh wilayah daerah.
Dalam sebuah keterangan yang diterima internationalmedia.co.id, Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah secara fundamental berupaya mencapai dua sasaran utama. "Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien," tegas Bima. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Hotel Platinum, Kota Balikpapan.
Bima melanjutkan, proses evaluasi ini tidak berhenti pada peninjauan semata, melainkan berlanjut pada pematangan formulasi kebijakan. Di sinilah peran Kemendagri menjadi krusial, yakni dengan secara konsisten menyuplai masukan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan. Masukan ini didasarkan pada pemetaan mendalam terhadap kondisi riil di lapangan, memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan meminimalkan dampak negatif di daerah. "Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi," imbuhnya.
Sebagai ilustrasi, Bima menyoroti penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang kerap membawa konsekuensi signifikan bagi pemerintah daerah. Untuk itu, Kemendagri proaktif melakukan pemetaan komprehensif guna mengidentifikasi kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta kewajiban belanja yang ada.
Pola evaluasi dan pemberian masukan serupa, lanjut Bima, juga diterapkan pada berbagai kebijakan lainnya. Ia menekankan bahwa dinamika yang terjadi di lapangan merupakan "bahan bakar" penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan setiap regulasi yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya juga mendorong agar setiap potensi dampak dari suatu kebijakan dapat dihitung secara cermat melalui simulasi berbasis data. Langkah ini, menurutnya, esensial agar pemerintah memiliki proyeksi konkret dalam pengambilan keputusan dan mampu mengantisipasi berbagai implikasi terhadap stabilitas perekonomian daerah.
Forum diskusi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya.