Internationalmedia.co.id – News – Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah melancarkan strategi tak biasa untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Washington dilaporkan menawarkan imbalan finansial yang fantastis, mencapai miliaran rupiah per individu, kepada warga Greenland agar bersedia bergabung dengan AS. Sumber Reuters pada Jumat (9/1/2026) mengungkapkan, pemerintah Presiden Donald Trump menjanjikan hingga USD 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar untuk setiap penduduk.
Rencana ambisius ini, meskipun rincian pasti mengenai mekanisme dan waktu pembayaran masih dalam pembahasan, telah menjadi topik serius di kalangan pejabat Gedung Putih. Beberapa sumber internal menyebutkan angka yang didiskusikan berkisar antara US$ 10.000 hingga US$ 100.000 per orang, yang akan dibayarkan secara tunai dalam jumlah besar. Dengan populasi Greenland sekitar 57.000 jiwa, total biaya yang harus digelontorkan AS bisa mencapai hampir US$ 6 miliar, atau setara dengan Rp 101 triliun.
Tawaran langsung kepada penduduk ini mencerminkan upaya AS untuk "membeli" pulau yang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik. Meskipun demikian, otoritas Denmark dan Greenland secara tegas menyatakan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual. Taktik ini merupakan salah satu dari berbagai opsi yang dipertimbangkan Gedung Putih, termasuk potensi penggunaan militer AS, untuk mengamankan Greenland.
Namun, pendekatan ini berisiko dianggap terlalu transaksional dan bahkan merendahkan martabat penduduk Greenland, yang selama ini telah memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri serta ketergantungan ekonomi pada Denmark. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menanggapi dengan tegas via Facebook pada Minggu (4/1), menyatakan, "Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi," setelah Presiden Trump kembali menegaskan niat AS untuk mengakuisisi Greenland.
Presiden Trump sendiri telah lama berargumen mengenai pentingnya AS menguasai Greenland. Alasannya beragam, mulai dari kekayaan mineralnya yang krusial untuk aplikasi militer canggih hingga pandangannya bahwa Belahan Bumi Barat secara geopolitik harus berada di bawah pengaruh Washington. Pembahasan internal mengenai akuisisi Greenland telah berlangsung sejak sebelum periode kedua jabatannya, namun urgensinya meningkat setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari, yang memicu keinginan ajudan Gedung Putih untuk melanjutkan momentum geopolitik tersebut.
Upaya AS ini sontak memicu reaksi dari komunitas internasional. Enam negara anggota NATO, yakni Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bergabung dengan Denmark dalam menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Greenland. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Anadolu Agency pada Rabu (7/1), mereka menekankan pentingnya "kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan" Greenland, menegaskan bahwa keamanan Arktik adalah prioritas utama Eropa.
"Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland," tegas para pemimpin negara-negara tersebut. Mereka juga menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan wilayah Arktik secara kolektif, bersama sekutu NATO, termasuk AS, sambil menjunjung tinggi prinsip Piagam PBB. Senada, para Menteri Luar Negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia juga menyatakan komitmen kolektif mereka untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan Nordik dan Arktik.
Terlepas dari semua manuver politik dan tawaran finansial, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ini menjadi tantangan besar bagi ambisi geopolitik Washington di wilayah kutub utara.
