Internationalmedia.co.id, Jakarta – Gedung Putih di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dilaporkan memulai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal. Langkah kontroversial ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Partai Demokrat terkait penutupan pemerintahan yang berdampak pada layanan publik.
Menurut laporan AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih mengindikasikan bahwa PHK ini akan "berjumlah banyak", namun tidak memberikan rincian spesifik mengenai jumlah pasti atau departemen mana yang paling terdampak.
Dokumen pengadilan yang beredar mengungkapkan bahwa lebih dari 4.000 pegawai federal telah dirumahkan, termasuk lebih dari 1.000 orang dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Presiden Trump sendiri menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan strategi untuk menekan Partai Demokrat. Ia bahkan menuding bahwa PHK ini akan lebih banyak menyasar pegawai yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, karena menurutnya merekalah yang memicu situasi ini.
Tindakan Gedung Putih ini sontak menuai kecaman dari para pemimpin Partai Demokrat di Kongres. Mereka menyebut PHK massal ini sebagai upaya intimidasi yang tidak dapat diterima. Pemimpin partai di Senat, Chuck Schumer, mengecam Gedung Putih karena dianggap sengaja menciptakan kekacauan.
Serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pegawai pemerintah telah mengajukan permohonan kepada hakim federal untuk menghentikan PHK tersebut, dengan sidang yang dijadwalkan pada 16 Oktober untuk membahas legalitas tindakan tersebut.
Juru bicara Departemen Keuangan AS membenarkan bahwa departemennya telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK sementara. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga mengonfirmasi bahwa mereka telah mulai memecat pekerja yang dianggap tidak penting sebagai dampak langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.