Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengambil langkah sigap dengan kembali mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan ini merupakan respons proaktif pemerintah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dipicu fenomena El Nino pada tahun 2026 dan 2027. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah strategis ini diambil menjelang musim kemarau yang diprediksi akan sangat menantang.
Menurut Djamari, reaktivasi desk ini adalah bagian dari strategi antisipasi pemerintah menjelang musim kemarau panjang yang diprediksi akan meningkatkan risiko karhutla secara signifikan. Fenomena El Nino diperkirakan akan membawa dampak serius, termasuk peningkatan risiko kekeringan ekstrem, penurunan curah hujan yang signifikan, serta lonjakan jumlah titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu meluasnya karhutla.
Pengaktifan kembali desk ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang bertajuk "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027". Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan urgensi koordinasi yang efektif untuk mencegah tumpang tindih tugas antar instansi dan memastikan penanganan yang komprehensif.
Pemetaan risiko telah mengidentifikasi enam provinsi sebagai prioritas utama yang berpotensi menghadapi peningkatan drastis karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan.
Perlu diketahui, Desk dan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla sempat dibubarkan pada tahun 2025 menyusul penilaian bahwa kondisi karhutla saat itu telah terkendali. Penanganan kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing kementerian dan lembaga sesuai tugas serta kewenangan mereka.
Sebelumnya, penanganan karhutla mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 29 Tahun 2025. Dalam kerangka regulasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Desk Karhutla, meliputi operasi darat, operasi udara melalui patroli dan water bombing, hingga modifikasi cuaca.
Meskipun sempat dibubarkan, BNPB memastikan bahwa kesiapsiagaan dan upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kini, dengan reaktivasi desk ini, diharapkan koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif, menciptakan respons yang terpadu dan kuat dalam menghadapi potensi ancaman El Nino di tahun-tahun mendatang.