JAKARTA – Sejumlah purnawirawan TNI -khususnya TNI AD- berbeda pilihan dan dukungan politik, terkait calon presiden dalam Pilpres 2024. Akibatnya, banyak yang mempertanyakan netralitas TNIpada Pilpres 2024 mendatang.
Mantan KSAD, Jenderal TNI Purn Subagyo HS, mendukung bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa berada capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sedangkan, Letnan Jenderal Purn TNI R. Ediwan Prabowo, S.I.P. dan sejumlah purnawirawan lain di kubu Anies Baswedan.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pensiunan TNI memang berhak menentukan sikap politik masing-masing.
Namun Dudung memastikan dukungan para purnawirawan tadi tidak mencerminkan sikap Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) maupun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).
Dudung melontarkan pernyataannya itu usai menghadiri acara relokasi Markas Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) di Solo, Jumat (14/7). Dudung juga mengingatkan anggota TNI-AD aktif tetap menjaga netralitas di tahun politik 2024.
“Di situasi politik ini TNI harus loyalitas tegak lurus. Tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus,” tegasnya.
Menanggapi Pernyataan KSAD Jenderal Dudung tersebut, Ketua Umum DPP PEPABRI periode 2022-2027, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, dan Ketua Umum PP PPAD periode 2021 – 2026, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, pun berkomentar.
Secara terpisah, keduanya menyatakan setuju dengan pernyataan KSAD Jenderal Dudung.
“Sebagai wadah purnawirawan ABRI, sikap politik PEPABRI sangat jelas, yakni politik negara, bukan politik partisan. Sebagai organisasi, PEPABRI netral. Tegak lurus dengan Mabes TNI,” ujar Agum, lulusan Akabri 1968 itu.
Dikatakan Agum, PEPABRI adalah Ormas non partai yang berwatak pejuang dalam melanjutkan pengabdiannya memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara.
“Visi PEPABRI jelas, ‘Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas PEPABRI dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” tandasnya.
Sementera itu, Letjen (purn) Doni Monardo dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, melansir pernyataan tegas.
“Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.
Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.
Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan.
“Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” tegas Agum Gumelar.
Doni juga meminta anggota PPAD yang berpolitik praktis, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. “Harus menjadi contoh, cara berpolitik yang elegan, santun, tidak menjelek-jelekkan atau membuka aib,” pungkas Doni. Mantan Kepala BNPB ini berharap, dengan semakin banyaknya purnawirawan yang terjun langsung ke dunia politik, akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa. “Kita gembira akan hadir Indonesia yang lebih baik, lebih rukun. Kelak juga menjadi tauladan bagi generasi muda, sehingga terjadi transformasi serta perpindahan tongkat estafet kepemimpinan yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutup Doni. ***
