Keputusan kontroversial pemerintah Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza menuai kecaman dari dalam negeri. Internationalmedia.co.id melaporkan, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan keputusan tersebut sebagai "kesalahan besar" yang justru menguntungkan Hamas. Smotrich, yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan, bahkan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal memastikan militer mematuhi arahan pemerintah dalam perang melawan Hamas.
Pernyataan keras Smotrich disampaikan sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington DC untuk membahas proposal gencatan senjata 60 hari di Gaza. Lewat media sosial X, Smotrich menyatakan kekhawatirannya bahwa bantuan tersebut akan jatuh ke tangan Hamas dan digunakan untuk mendukung operasi militer mereka, menyebutnya sebagai "dukungan logistik bagi musuh selama masa perang". Ia pun menyatakan sedang mempertimbangkan "langkah selanjutnya", tanpa secara gamblang mengancam akan keluar dari koalisi pemerintah.
Pemerintah Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Smotrich. Militer Israel juga menolak berkomentar. Sementara itu, media lokal melaporkan adanya voting kabinet yang mengizinkan bantuan tambahan masuk ke Gaza utara. Israel sebelumnya menuduh Hamas mencuri atau menjual bantuan kemanusiaan untuk mendanai operasi militer, tuduhan yang dibantah keras oleh Hamas.
Situasi kemanusiaan di Gaza sendiri tengah kritis. PBB memprediksi hampir setengah juta warga Gaza terancam kelaparan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini semakin mempersulit situasi politik yang sudah memanas. Sebelumnya, Israel sempat mencabut sebagian blokade bantuan selama hampir tiga bulan, namun kemudian menghentikan sementara bantuan ke Gaza utara pada 27 Juni lalu, menurut sumber anonim di pemerintahan. Pernyataan Smotrich ini menambah kompleksitas situasi di Gaza dan hubungan internal pemerintahan Israel.