Internationalmedia.co.id – News – Komisi VI DPR RI baru-baru ini menerima audiensi dari sejumlah konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) yang mengeluhkan berbagai persoalan terkait proyek hunian mereka. Audiensi yang berlangsung pada Selasa (11/8/2026) ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, yang berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang berlarut-larut ini.
Andre Rosiade menegaskan bahwa Komisi VI tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan menjadi jembatan bagi konsumen untuk bertemu dengan berbagai entitas kunci, termasuk Danantara Asset Management, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku induk perusahaan, Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk, hingga Direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tujuannya jelas, yakni mencari solusi konkret dan transparan.
"Komisi VI akan memfasilitasi pertemuan antara konsumen dengan pihak-pihak terkait. Kita ingin persoalan ini dibicarakan secara terbuka dan dicari solusi yang konkret," kata Andre. Politikus Partai Gerindra ini menyoroti bahwa isu ini bukan sekadar sengketa konsumen-pengembang biasa, melainkan melibatkan ekosistem BUMN yang lebih luas, sehingga memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak agar tidak semakin berlarut-larut.
Inti dari permasalahan yang disampaikan konsumen adalah ketidakpastian. Mereka telah mengeluarkan sejumlah besar uang, bahkan ada yang sudah rutin membayar cicilan, namun dihadapkan pada kenyataan pembangunan proyek yang terhambat atau bahkan stagnan. Hal ini menimbulkan keresahan mendalam, terutama karena kewajiban pembayaran tetap berjalan tanpa adanya kejelasan mengenai progres dan serah terima unit.
Berbagai proyek hunian ADCP, termasuk yang berbasis Transit Oriented Development (TOD), dilaporkan mengalami masalah serupa. Para konsumen mengungkapkan kekecewaan mendalam atas keterlambatan pembangunan, proyek yang terhenti tanpa kejelasan, serta ketidakpastian kapan unit hunian mereka akan diserahterimakan. Kondisi ini diperparah dengan kewajiban pembayaran cicilan yang terus berjalan, sementara impian memiliki hunian yang dijanjikan semakin menjauh.
Andre Rosiade menekankan pentingnya solusi konkret. "Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana konsumen mendapatkan kepastian. Mereka sudah mengeluarkan uang, ada yang sudah membayar cicilan, tetapi kemudian menghadapi persoalan pembangunan dan serah terima. Ini harus mendapatkan solusi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Komisi VI tidak ingin hanya mendengar keluhan lalu selesai. "Komisi VI bertekad mendudukkan semua pihak terkait untuk mencari jalan keluar yang pasti bagi konsumen mengenai nasib rumah atau apartemen yang mereka beli," tegasnya.
Senada dengan Andre, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menambahkan bahwa Komisi VI bersama seluruh jajaran pimpinan dan anggota akan terus menindaklanjuti setiap laporan dan aspirasi masyarakat yang masuk. "Setiap laporan masyarakat yang masuk tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Komisi VI. Kami ingin memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi VI, mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang sebaik-baiknya," ujar Anggia.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI akan segera menginisiasi pertemuan besar yang melibatkan konsumen, manajemen ADCP, PT Adhi Karya, Danantara Asset Management, dan Himbara, demi merumuskan opsi penyelesaian yang realistis dan mengikat. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang bagi ribuan konsumen yang menantikan kepastian atas investasi properti mereka.