Internationalmedia.co.id melaporkan ketegangan politik di Lebanon semakin memanas. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, mengecam keras pernyataan pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang dinilai sebagai ancaman untuk memicu perang sipil. Qassem menolak keras rencana pemerintah untuk melucuti senjata Hizbullah, bahkan mengancam akan terjadi kekacauan besar jika upaya tersebut dipaksakan.
Pernyataan Qassem yang disampaikan melalui siaran televisi, menyatakan bahwa melucuti senjata Hizbullah akan membahayakan keamanan nasional Lebanon. Ia bahkan melontarkan ancaman yang sangat keras, mengatakan "tidak akan ada kehidupan di Lebanon" jika pemerintah bersikeras untuk melucuti senjata kelompoknya secara paksa. Ancaman ini langsung direspon oleh PM Salam melalui media sosial X, menyatakan bahwa ancaman perang sipil sama sekali tidak dapat diterima.
Salam juga membantah tudingan Hizbullah yang menyebut rencana perlucutan senjata sebagai arahan Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berasal dari pemerintah Lebanon dan demi stabilitas negara. "Rakyat Lebanon berhak atas keamanan dan stabilitas," tegas Salam, menekankan pentingnya keamanan untuk proses rekonstruksi dan investasi di Lebanon.
Sementara itu, Qassem dalam pidatonya menuduh pemerintah Lebanon menjalankan perintah Amerika dan Israel untuk mengakhiri perlawanan, bahkan jika hal itu berujung pada perang saudara. Ia menegaskan Hizbullah tidak akan menyerahkan senjata selama masih ada agresi dan pendudukan, bahkan mengancam akan melancarkan perlawanan habis-habisan jika diperlukan. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan Qassem dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Hizbullah. Kondisi Hizbullah yang melemah pasca perang dengan Israel tahun lalu, dan tekanan dari AS, menjadi latar belakang rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut pada akhir tahun. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelumnya juga telah menegaskan bahwa tidak ada kelompok yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik berskala besar di Lebanon.