Internationalmedia.co.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menghantam Gedung Putih Amerika Serikat (AS), dengan sekitar 4.000 pegawai dirumahkan. Langkah kontroversial ini disebut-sebut sebagai imbas dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menekan oposisi dari Partai Demokrat, yang berujung pada penutupan sebagian layanan pemerintah.
Kabar PHK massal ini diumumkan oleh pimpinan Kantor Manajemen dan Anggaran, Vought, dan diperkirakan akan berdampak luas ke berbagai departemen. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 pegawai di Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan termasuk di antara mereka yang terkena PHK.
Trump menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk menyulitkan Partai Demokrat, dengan menyebut bahwa jumlah pegawai yang dipecat akan signifikan dan berorientasi pada anggota partai tersebut.
Namun, para pemimpin Partai Demokrat di Kongres mengecam tindakan ini sebagai upaya intimidasi dan menyatakan bahwa PHK massal tidak dapat diterima. Pemimpin partai di Senat, Chuck Schumer, menuding Gedung Putih sengaja menciptakan kekacauan.
Serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pegawai pemerintah telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal untuk menghentikan PHK tersebut, sambil menunggu sidang yang dijadwalkan pada 16 Oktober untuk membahas legalitasnya. Departemen Keuangan AS dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK kepada pegawai yang dianggap tidak penting akibat penutupan pemerintah.
