Internationalmedia.co.id memberitakan kegemparan yang terjadi menjelang Sidang Umum PBB di New York. Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan mengumumkan penolakan visa bagi sejumlah pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas. Langkah kontroversial ini menuai kecaman keras dari Prancis dan sejumlah negara Eropa lainnya.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan AS tersebut. Dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark, Barrot tegas menyatakan bahwa tidak seharusnya ada pembatasan akses bagi peserta Sidang Umum PBB. Sentimen serupa juga diungkapkan oleh Menlu negara-negara Eropa lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendesak AS untuk mencabut larangan tersebut dan mengizinkan delegasi Palestina untuk menghadiri sidang.
Keputusan AS ini dinilai semakin kontroversial mengingat rencana Prancis dan beberapa sekutu AS, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Langkah AS ini pun dinilai selaras dengan kebijakan pemerintahan Trump yang dekat dengan Israel, yang tengah berkonflik di Jalur Gaza.
Pemerintah AS beralasan bahwa penolakan visa ini didasari oleh tuduhan PLO dan Otoritas Palestina yang dianggap gagal menolak ekstremisme dan merusak prospek perdamaian. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sekitar 80 warga Palestina, termasuk Presiden Abbas, terdampak kebijakan ini. Pihak Palestina sendiri mengecam keras keputusan AS tersebut, menyebutnya bertentangan dengan hukum internasional dan perjanjian markas besar PBB.
Meskipun AS berhak menolak visa dengan alasan keamanan, namun perjanjian markas besar PBB tahun 1947 secara umum mewajibkan AS untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke markas PBB di New York. Presiden Abbas sendiri telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan pertemuan puncak yang diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi. Pertemuan puncak tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia yang berencana memberikan pengakuan resmi negara Palestina. Nasib partisipasi Palestina dalam agenda penting tersebut kini menjadi tanda tanya besar.