internationalmedia.co.id – Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mendatangkan kembali armada Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari luar negeri kini menuai perhatian serius dari parlemen. Langkah yang diusulkan sebagai solusi darurat ini memicu diskusi mengenai keseimbangan antara kecepatan pemenuhan armada dengan standar keselamatan penumpang di Indonesia.
Kapoksi Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, memberikan catatan kritis terkait wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah impor, fokus utama tidak boleh hanya pada kecepatan pengadaan unit semata. Menurutnya, aspek keamanan dan kelayakan operasional harus menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," ujar Rivqy kepada awak media pada Sabtu (26/9/2026).
Rivqy menekankan pentingnya sinkronisasi antara armada impor dengan sistem persinyalan dan infrastruktur yang ada di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar kebijakan impor ini tidak justru mematikan atau melemahkan industri perkeretaapian dalam negeri. Baginya, solusi transportasi massal haruslah membangun ekosistem yang berkelanjutan, bukan sekadar menambah jumlah unit tanpa perencanaan jangka panjang yang matang.
Kondisi kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang telah menyentuh angka 1,1 juta orang per hari menjadi alasan utama mendesaknya penambahan armada. Rivqy mengakui bahwa kepadatan ekstrem pada jam berangkat dan pulang kerja saat ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penambahan armada memang diperlukan, namun harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan yang lebih tinggi.
Di sisi lain, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa usulan impor KRL bekas ini merupakan langkah realistis untuk menambal kekurangan armada yang diprediksi akan terjadi pada periode 2026 hingga 2029. Bobby mengungkapkan bahwa sebagian besar armada KRL yang beroperasi saat ini sudah memasuki usia kritis.
"Kereta dari Jepang ini akan berusia 45 tahun pada 2028. Pada usia tersebut, kita menghadapi kendala serius, mulai dari sulitnya mencari suku cadang hingga risiko kelelahan logam (metal fatigue) pada badan kereta," jelas Bobby dalam rapat bersama Komisi VI DPR.
KAI memproyeksikan akan membutuhkan penggantian sedikitnya 87 trainset hingga tahun 2031. Sementara itu, kapasitas produksi PT INKA (Persero) sebagai produsen dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut secara instan, meskipun upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sebagai jalan tengah, KAI mengusulkan skema impor kereta bekas yang kemudian dilakukan proses perbaikan menyeluruh atau refurbishment. "Kami akan mengusulkan untuk menambal kekurangan ini dengan mengimpor kereta yang secara historis kualitasnya bagus, lalu dilakukan refurbishment seperti layaknya pesawat terbang," pungkas Bobby.