Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dari Fraksi PAN, baru-baru ini menggarisbawahi urgensi percepatan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) di Indonesia. Pernyataan penting ini disampaikan dalam sesi "From Pledge to Panel: How Indonesia Can Deliver on Its 100GW Solar Ambition" pada New York Climate Week 2026, yang diselenggarakan oleh Climate Group dan RE100 di The Glasshouse, New York.
Eddy Soeparno menekankan bahwa percepatan ini harus diwujudkan melalui pembangunan proyek masif, penguatan infrastruktur jaringan listrik, kepastian regulasi yang mendukung, serta masuknya investasi dan teknologi berskala besar. Menurutnya, Indonesia telah memasuki fase implementasi program ambisius ini, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak di 15 lokasi, dengan tahap awal sekitar 5,2 GWp yang kini dalam proses konstruksi.
"Target 100 GW telah bertransformasi menjadi agenda strategis pembangunan untuk mengakselerasi transisi energi," ujar Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Kamis (24/9/2026). Ia menambahkan, "Ukuran keberhasilannya adalah proyek yang selesai sesuai jadwal, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik berdasarkan kontrak yang telah disepakati."
Peluang investasi di sektor energi terbarukan Indonesia disebut Eddy sangat terbuka lebar. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025 hingga 2034 memproyeksikan kebutuhan investasi sekitar US$180 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 73 persen kapasitas pembangkit baru terbuka bagi produsen listrik independen (Independent Power Producers/IPP), memberikan ruang luas bagi pengembang swasta untuk berkontribusi dalam sistem kelistrikan nasional.
Indonesia diberkahi dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, mencapai sekitar 3.600 GW, di mana potensi tenaga surya saja menyumbang sekitar 3.286 GW. Namun, kapasitas energi terbarukan yang telah dioptimalkan baru berada di kisaran 7 GW. Kesenjangan yang signifikan ini, menurut Eddy, adalah ruang investasi yang sangat besar dan menjanjikan.
"Gap ini merupakan peluang yang besar. Fokus kita sekarang adalah memperkuat koordinasi, memberikan kejelasan regulasi, dan menjaga konsistensi kebijakan," tegas Eddy.
Untuk mencapai percepatan tersebut, Eddy mengidentifikasi tiga agenda utama yang harus segera direalisasikan. Pertama, membuka ruang yang lebih besar bagi modal swasta. Kedua, membangun kerangka regulasi yang mendukung corporate offtake atau pembelian listrik terbarukan oleh perusahaan. Ketiga, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik bersama PT PLN (Persero) agar mampu mengakomodasi pertumbuhan pembangkit energi terbarukan secara optimal.
Agenda-agenda ini, lanjut Eddy, memiliki dampak langsung dan positif terhadap perekonomian nasional. Implementasi penuh RUPTL diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 1,7 juta green jobs dan memberikan kontribusi tambahan sekitar 0,1 hingga 0,7 persen terhadap pertumbuhan PDB tahunan. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis yang esensial untuk mendukung transisi energi global.
Dalam forum internasional tersebut, Eddy menjelaskan bahwa kemitraan internasional untuk mempercepat energi terbarukan di Indonesia harus difokuskan pada tiga kebutuhan konkret: modal, teknologi dan manufaktur, serta permintaan listrik yang stabil. "Modal diperlukan untuk membiayai proyek dalam skala yang besar. Teknologi dan manufaktur dibutuhkan agar semakin banyak komponen dan kapasitas produksi yang dibangun di Indonesia. Sementara komitmen permintaan melalui kontrak listrik jangka panjang akan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek," pungkas Eddy.