Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, memastikan komitmen pemerintah pusat dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Tito mengungkapkan total anggaran fantastis sebesar Rp100,1 triliun telah disiapkan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Tito seusai Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar, khususnya di bidang pendidikan, yang berlangsung di Posko Satgas PRR, Jakarta, pada Rabu (23/9). "Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat, tidak akan tinggal diam menghadapi peristiwa bencana di Sumatera. Kita telah bekerja secara masif dan terstruktur dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Tito menjamin bahwa penanganan oleh masing-masing kementerian dan lembaga akan diperbarui secara berkala, setiap pekan. Pada pekan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat kesempatan pertama untuk melaporkan kemajuan. Mereka mengumumkan bahwa kegiatan belajar-mengajar di 4.922 fasilitas pendidikan yang terdampak kini telah berjalan 100 persen.
Tito menambahkan, laporan serupa akan terus berlanjut di minggu-minggu berikutnya. "Menteri Pekerjaan Umum (PU) kemungkinan akan memberikan penjelasan mengenai perbaikan akses jalan, jembatan, dan normalisasi sungai yang jumlahnya juga sangat signifikan," ujarnya. Ia menekankan bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga mencakup aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Sebagai contoh konkret, Tito menyoroti upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui program pemulihan sawah-sawah yang rusak. Demikian pula, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memfokuskan perhatian pada pemulihan tambak-tambak milik warga yang terkena dampak. "Meskipun di lapangan banyak pihak yang sudah mengetahui progresnya, penjelasan umum secara berkala ini sangat penting untuk dilakukan. Kami akan menyampaikan informasi ini setiap minggu kepada publik," pungkas Tito.