Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti serius eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda Kalimantan. Desakan kuat pun dilayangkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan anggaran operasional yang krusial bagi penanggulangan bencana ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, urgensi pencairan dana ini disebut sebagai kunci utama agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terhambat oleh keterbatasan sumber daya.
Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, secara spesifik meminta Kemenkeu untuk segera mengucurkan dana sebesar Rp 290.901.300.000. Menurutnya, alokasi ini sangat vital untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. "Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," tegas Daniel, seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id.
Lebih lanjut, politisi yang juga menjabat Ketua DPP PKB ini menekankan bahwa karhutla bukan sekadar isu lingkungan semata. Dampaknya telah meluas hingga mengganggu kesehatan masyarakat, memicu kerugian ekonomi yang masif, bahkan menarik perhatian internasional, seperti kabut asap lintas batas yang sampai ke Singapura. Daniel mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan meliburkan sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak akibat kualitas udara yang memburuk drastis. Ia menuntut penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap semua pihak yang terbukti sengaja atau lalai menyebabkan terjadinya karhutla.
Untuk mengatasi lambatnya respons, Daniel mendorong agar penanganan karhutla diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga tunggal. "Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," jelasnya. Ia menilai Kementerian Kehutanan sebagai institusi yang paling efektif untuk mengemban tugas tersebut.
Selain itu, Daniel juga mendesak intensifikasi penanganan melalui jalur udara, khususnya operasi water bombing. Ia meminta pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, memperkuat water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan. Tim darat ini, yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri, harus difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko tinggi menyebar, terutama ke kawasan sekitar bandara.
Aspek keselamatan petugas di lapangan juga menjadi perhatian serius. Daniel menekankan pentingnya kelengkapan alat pelindung diri (APD) standar, seperti masker respirator, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Tak hanya itu, skema kompensasi dan jaminan risiko kerja bagi personel yang terpapar asap dalam durasi lama juga harus dipastikan. Sebagai langkah antisipatif, percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN juga didorong. "Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," tutup Daniel.