Jakarta – Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memilih menempatkan partainya di luar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai penyeimbang, mendapat respons positif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa partainya menghormati keputusan strategis PDIP tersebut. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Viva Yoga juga menggarisbawahi pentingnya peran penyeimbang dalam demokrasi.
Viva Yoga, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi, menjelaskan bahwa PAN sejalan dengan pandangan PDIP dan Megawati mengenai sistem presidensial di Indonesia. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak mengenal secara eksplisit istilah ‘partai oposisi’ sebagai sebuah lembaga negara, berbeda dengan sistem parlementer. Yang ada hanyalah partai politik yang memberikan dukungan kepada pemerintah atau memilih untuk tidak bergabung dalam struktur kabinet.
Ia menambahkan, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara gamblang menyebutkan istilah partai koalisi, partai oposisi, atau bahkan kabinet bayangan. Namun, Viva Yoga menekankan bahwa esensi demokrasi justru membutuhkan adanya kekuatan yang mampu mengawasi dan mengontrol jalannya roda pemerintahan.
Secara praktis, ia menyebut bahwa istilah-istilah tersebut hanyalah terminologi politik yang bertujuan menyederhanakan dan menjelaskan posisi partai terhadap kekuasaan. Namun, secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada dalam satu barisan pemerintahan. "Demokrasi memerlukan dua fungsi yang berjalan simultan: fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, atau mengawasi (checking)," jelas Viva. Ia melanjutkan, dalam teori demokrasi modern, pemerintahan yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Oleh karena itu, Viva Yoga menegaskan bahwa keberadaan partai yang memilih tidak bergabung dalam pemerintahan tidak serta-merta dapat dicap sebagai musuh. Sebaliknya, ia memandang posisi PDIP ini sebagai instrumen demokrasi yang sangat diperhitungkan. "Pemerintah memang membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja efektif, namun demokrasi juga membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang dari jalurnya," tegasnya.
Menurut Viva, posisi PDIP justru akan mampu memberikan koreksi yang konstruktif terhadap pemerintah. Ia melihat PDIP akan menjalankan peran ‘check and balances’ terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Di sinilah letak posisi PDI Perjuangan dalam kancah politik, yaitu sebagai kekuatan ‘oposisi konstruktif’ yang tidak bergabung dalam kabinet, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi, mendukung kebijakan yang pro-rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dinilai kurang tepat," pungkasnya pada Kamis (13/8/2026).
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengungkapkan secara langsung perihal komunikasi dirinya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait posisi partainya. Ia secara tegas menyatakan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam kabinet dan akan memilih berada di luar sebagai kekuatan penyeimbang.
Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Oleh karena itu, ia kerap merasa heran ketika partainya disebut sebagai oposisi. "Di sistem presidensial, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam pengertian formal seperti di sistem parlementer," jelas Megawati. Ia bahkan mengajak semua pihak untuk kembali mempelajari sistem pemerintahan Indonesia, menekankan bahwa konsep oposisi dan koalisi yang baku hanya relevan dalam sistem parlementer.
Megawati kemudian membeberkan secara rinci pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo. Ia secara langsung menyampaikan keputusannya bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam kabinet. "Saya datang dan berbicara baik-baik dengan Pak Prabowo. Saya sampaikan bahwa saya tidak akan menerima tawaran untuk masuk kabinet. Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang," tegas Megawati, seraya menambahkan, "Saya bukan oposisi, ya, enak saja!"