Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi Program 3 Juta Rumah di Provinsi Jawa Timur. Dukungan ini berfokus pada penguatan ekosistem pembiayaan perumahan, memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara kolaborasi penting di Surabaya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, inisiatif ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembinaan pemerintah daerah hingga sinkronisasi data perumahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, dalam sambutannya di acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Surabaya, menekankan bahwa Kemendagri akan memastikan percepatan program ini terintegrasi dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. "Kami dari Kemendagri mendukung sepenuhnya penguatan ekosistem pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Wiyagus, seperti dikutip internationalmedia.co.id pada Selasa (4/8/2026). Ia menjelaskan, hal ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Kemendagri juga aktif membina pemerintah daerah untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pengembang yang membangun rumah untuk mereka. Wiyagus menegaskan pentingnya percepatan penerbitan PBG, menargetkan prosesnya tidak melebihi 10 hari. "Tetap perlu diperkuat agar layanan PBG ini semakin cepat, sederhana, transparan kemudian tidak bertele-tele dan tidak membebani masyarakat," tegasnya, seraya mendorong penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mendukung tujuan ini.
Aspek krusial lainnya adalah sinkronisasi data perumahan. Kemendagri mendorong koordinasi erat antara Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), serta dinas terkait perumahan dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Pendataan yang akurat ini vital untuk memetakan backlog kepemilikan rumah, kondisi kelayakan hunian, dan memastikan program tepat sasaran. Tak hanya itu, percepatan program juga harus diiringi dengan kepastian tata kelola lingkungan hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Menutup sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kolaborasi ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan sektor perbankan dapat terus berlanjut demi mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta masyarakat peserta program Kredit Usaha Rakyat (KUR).