Internationalmedia.co.id – News – Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, secara langsung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 29 Juni 2026. Kunjungan yang berlangsung di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, ini memiliki misi penting: meminta pendampingan KPK dalam mengawasi proyek-proyek hilirisasi demi memastikan terbebas dari praktik korupsi.
Usai pertemuan, Dony menegaskan bahwa pendampingan dari lembaga antirasuah ini sangat krusial. "Untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," ujar Dony, menekankan komitmen Danantara dan BUMN untuk menjaga integritas proyek strategis tersebut.
Selain itu, Dony juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat banyak masukan berharga terkait mitigasi potensi korupsi di lingkungan BUMN. Ia juga secara khusus membahas sistem pelaporan atau whistleblower system BUMN yang diharapkan dapat terintegrasi penuh dengan KPK. "Kemudian tadi juga kami mengharapkan bantuan untuk mengenai whistleblower system yang kita harapkan nanti akan terintegrasi, seluruh BUMN harus terintegrasi dengan KPK," tambahnya, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Menanggapi permintaan tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa pihaknya memang tengah membangun kerja sama erat dalam pemberantasan korupsi dengan Danantara dan seluruh BUMN. Kerja sama ini difokuskan pada upaya pencegahan korupsi di masa mendatang. "Kami juga mendorong selain perbaikan sistem, kemudian mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN, kami juga mendorong agar minimal di setiap unit kerja yang ada di Danantara dan nanti di BUMN itu paling tidak ada satu personel yang tersertifikasi," jelas Aminudin, menunjukkan langkah konkret KPK dalam memperkuat tata kelola.
Langkah kolaboratif antara Danantara, BUMN, dan KPK ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bersih dan transparan, khususnya dalam proyek-proyek hilirisasi yang memiliki nilai strategis tinggi bagi perekonomian nasional.