Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Sebuah langkah strategis diambil oleh pemerintah Indonesia melalui sinergi antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) daring yang berpusat di KBRI Kuala Lumpur, kedua kementerian ini berkomitmen penuh untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menjamin hak pendidikan anak-anak mereka di Malaysia. Rakor ini juga menjadi ajang konsolidasi penting menjelang agenda diplomatik akbar antar kedua negara.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, memimpin jalannya rapat yang diikuti oleh perwakilan RI se-Malaysia. Dalam kesempatan itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Raden Dato Iman Hascarya Kusumo, menyoroti dua isu krusial yang memerlukan perhatian segera. Pertama, Indonesia mendesak percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) mengenai perekrutan dan penempatan pekerja formal di Malaysia. Hal ini krusial untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para PMI. Kedua, Dubes Iman mendorong Pemerintah Malaysia untuk memberikan pengakuan hukum terhadap Community Learning Center (CLC) yang beroperasi di luar kawasan perkebunan, demi memastikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak PMI.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa transformasi instansinya dari Badan (BP2MI) menjadi kementerian penuh merupakan wujud nyata atensi luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto terhadap isu perlindungan pekerja migran. Ia mengingatkan bahwa tata kelola perlindungan PMI yang ideal tidak bisa berjalan sendiri. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, perlindungan PMI melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan RI di luar negeri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. "Sinergi ini harus menjadi dasar kita bersama untuk mengimplementasikan amanat perlindungan pekerja migran secara nyata," tegas Mukhtarudin.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sekretaris Jenderal Dikdasmen, Suharti, menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia. Ia menyoroti nasib puluhan ribu anak usia sekolah, mayoritas adalah anak-anak pekerja migran, termasuk mereka yang berstatus tanpa dokumen resmi (undocumented). "Anak-anak ini mungkin lahir dan tumbuh di Malaysia, tetapi mereka tetap anak-anak Indonesia. Masa depan mereka adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan," ujar Suharti.
Perhatian besar terhadap sektor pendidikan di luar negeri ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, dan kesehatan. Kemendikdasmen menerjemahkan arahan tersebut melalui visi besar "Pendidikan Bermutu untuk Semua". Suharti menjelaskan bahwa kata ‘semua’ memiliki makna mendalam, yakni semua anak Indonesia, di mana pun mereka berada, tanpa terkecuali, harus mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan menuntaskan pendidikan minimal hingga jenjang menengah.
Suharti mengakui tantangan besar dalam perluasan akses pendidikan ini, terutama bagi anak-anak pekerja migran yang undocumented di Malaysia. Namun, melalui rakor bersama jajaran KBRI Kuala Lumpur dan KemenP2MI ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mencari solusi komprehensif agar tidak ada satu pun anak Indonesia di Malaysia yang kehilangan hak belajarnya.
Selain isu perlindungan PMI, koordinasi ini juga menjadi wadah konsolidasi menyambut Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) ke-14 Malaysia-Indonesia. Pertemuan bilateral tingkat tertinggi yang mempertemukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun 2026, kemungkinan pada minggu pertama atau kedua bulan Agustus, bertempat di Penang, Malaysia. Agenda strategis ini dirancang untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor penting.
Melalui integrasi kebijakan antara perlindungan ketenagakerjaan dari KemenP2MI dan perluasan akses belajar dari Kemendikdasmen, pemerintah optimistis dapat menghadirkan perlindungan yang lebih holistik bagi Warga Negara Indonesia di Malaysia. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan para pekerja migran sekaligus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa di luar negeri.