Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Kementerian Luar Negeri Iran melontarkan tuduhan serius terhadap Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan pelanggaran gencatan senjata yang dimediasi, bahkan menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan kriminal. Internationalmedia.co.id – News mencatat bahwa pernyataan ini disampaikan di tengah saling tuding pelanggaran perjanjian.
Esmaeil Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, tidak segan-segan melabeli tindakan AS tersebut sebagai "melanggar hukum dan kriminal". Dalam unggahan di platform X yang dikutip oleh AFP pada Minggu (19/4/2026), Baqaei bahkan menambahkan bahwa dengan sengaja menjatuhkan hukuman kolektif kepada rakyat Iran, tindakan ini setara dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, tuduhan Iran ini muncul bertepatan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang justru menuding Teheran melanggar gencatan senjata. Melalui unggahan di Truth Social yang dilansir CNN pada Minggu (19/4), Trump menuduh Iran menembakkan peluru di Selat Hormuz, sebuah pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata.
Trump merinci bahwa banyak dari tembakan tersebut ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris, sebuah tindakan yang disebutnya "tidak menyenangkan". Untuk meredakan ketegangan, Trump mengonfirmasi bahwa perwakilan AS, termasuk utusan khusus Steve Witkoff dan menantunya Jared Kushner, akan bertolak ke Islamabad, Pakistan, untuk memulai negosiasi.
Dalam wawancara dengan New York Post, Trump juga mengklaim bahwa upaya Iran untuk menutup Selat Hormuz adalah kontraproduktif, mengingat "blokade" AS telah efektif menutup jalur tersebut. Ia bahkan menyebut Iran tanpa sadar telah membantu AS. "Merekalah yang dirugikan dengan penutupan jalur tersebut, 500 juta dolar per hari! Amerika Serikat tidak kehilangan apa pun," tegas Trump. Ia menambahkan bahwa pola pengiriman barang telah bergeser secara signifikan, dengan banyak kapal kini menuju pelabuhan-pelabuhan AS seperti Texas, Louisiana, dan Alaska, berkat "bantuan" IRGC.
Saling tuding dan retorika keras dari kedua belah pihak mengindikasikan bahwa upaya mediasi dan negosiasi di Pakistan akan menghadapi tantangan besar dalam meredakan krisis yang terus memanas di kawasan strategis tersebut.