Washington DC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dari Partai Demokrat baru-baru ini melancarkan langkah signifikan dengan mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Langkah ini diambil menyusul tuduhan "kejahatan dan pelanggaran berat", termasuk klaim bahwa Hegseth telah mengobarkan perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres. Pengajuan resolusi pemakzulan ini, yang dipimpin oleh anggota DPR Yassamin Ansari dari Arizona, menjadi sorotan utama Internationalmedia.co.id – News pada Rabu (15/4) waktu setempat.
Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Ansari menegaskan bahwa Hegseth telah "melanggar sumpahnya, membahayakan personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang". Ia secara spesifik menunjuk pada "serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran". Ansari menekankan, "Hanya Kongres yang berhak mendeklarasikan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera."
Pasal pemakzulan pertama yang diajukan Demokrat menuduh Hegseth memulai konflik dengan Iran "tanpa deklarasi perang atau otorisasi hukum khusus dari Kongres". Tindakan ini, menurut mereka, "dengan sengaja mengekspos personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada risiko cedera atau kematian yang substansial dan dapat diprediksi".
Lebih lanjut, Hegseth juga dimintai pertanggungjawaban atas serangan terhadap sebuah Sekolah Dasar (SD) di Iran pada 28 Februari, hari ketika AS dan Israel memulai pembombardiran Iran. Insiden tragis itu menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk siswa dan guru. Laporan media terkemuka AS, New York Times (NYT), mengindikasikan bahwa rudal jelajah Tomahawk AS menghantam sekolah tersebut akibat kesalahan penargetan, sebuah temuan awal dari investigasi militer AS. Dokumen pemakzulan menyatakan Hegseth "telah mengizinkan, membiarkan, atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata", merujuk pada serangan mematikan itu.
Partai Demokrat juga mengkritik Hegseth terkait "serangan ganda" terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan Karibia. Mereka menilai serangan semacam itu ilegal dan merusak aturan keterlibatan yang dirancang untuk melindungi warga sipil. Tuduhan lain mencakup "kelalaian dan penanganan yang ceroboh" terhadap informasi militer yang sensitif, serta menghalangi pengawasan Kongres AS, dengan menyoroti penggunaan aplikasi pesan komersial "Signal" oleh Hegseth untuk membahas serangan terhadap Yaman beberapa waktu lalu.
Meskipun tuduhan-tuduhan ini sangat serius, peluang resolusi pemakzulan untuk lolos di DPR AS dinilai tipis. Hal ini karena DPR saat ini dikuasai oleh Partai Republik, yang cenderung menentang langkah-langkah semacam itu terhadap pejabat pemerintahan dari partai mereka. Proses pemakzulan sendiri melibatkan pengajuan tuduhan oleh DPR, namun pemecatan dari jabatan hanya bisa terjadi jika Senat AS menyatakan pejabat tersebut bersalah setelah persidangan Kongres. Konteks politik di Timur Tengah, dengan perang yang memicu lonjakan harga minyak, juga telah menurunkan angka kepuasan publik terhadap Presiden Trump menjelang pemilu sela krusial pada November mendatang, menambah tekanan pada pemerintahan.
Menanggapi pengajuan pemakzulan ini, Sekretaris Pers Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Kingsley Wilson, melalui media Axios, menyatakan bahwa ini "hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk membuat berita utama". Wilson menambahkan bahwa "Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan AS) secara tegas dan luar biasa mencapai tujuan Presiden di Iran".