Internationalmedia.co.id – News – Teheran. Sektor pendidikan Iran terancam lumpuh menyusul rentetan serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak akhir Februari lalu. Menteri Pendidikan Iran, Alireza Kazemi, mengungkapkan angka tragis: sedikitnya 310 siswa dan guru kehilangan nyawa, sementara lebih dari 750 sekolah mengalami kerusakan signifikan, sebagian bahkan hancur total.
Dalam pernyataannya kepada media pada Senin malam, Kazemi membeberkan data-data mengerikan ini. Selain korban jiwa, lebih dari 210 siswa dan tenaga pengajar turut menjadi korban luka-luka akibat agresi gabungan AS dan Israel yang terus berlanjut.

Kawasan Timur Tengah memang memanas drastis sejak AS dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan melancarkan gelombang serangan rudal dan drone menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Secara keseluruhan, konflik ini telah merenggut nyawa lebih dari 1.340 warga Iran.
Kazemi menambahkan, kerusakan infrastruktur pendidikan tidak hanya terbatas pada gedung sekolah. Total sekitar 900 unit, meliputi fasilitas administrasi pendidikan, perkemahan siswa, hingga sarana olahraga, dilaporkan rusak atau bahkan hancur lebur akibat serangan yang menyasar beragam target, mulai dari fasilitas nuklir hingga sekolah dan rumah sakit.
Menurut Kazemi, wilayah Provinsi Hormozgan, Markazi, Teheran, dan Azerbaijan Timur menjadi area yang menanggung dampak terberat terhadap infrastruktur pendidikan.
Pemerintah Iran secara tegas menuduh AS dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil dan fasilitas energi, yang telah menewaskan ratusan warga sipil. Sebagai contoh, insiden tragis pada hari pertama perang, 28 Februari, di area Minab, menewaskan sedikitnya 170 anak di sebuah Sekolah Dasar.
Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Kementerian Luar Negeri Iran telah bergerak cepat, menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) serta Dana Anak-anak Internasional PBB (UNICEF), untuk menuntut keadilan hukum bagi para siswa yang menjadi korban.

