Pemerintah Malaysia mengambil langkah antisipatif yang signifikan, merespons potensi gejolak ekonomi akibat konflik yang memanas antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak akan diwarnai dengan acara open house resmi, baik dari pemerintah maupun entitas terkait. Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri juga akan dipangkas secara drastis.
Arahan tegas tersebut tidak hanya berlaku untuk lembaga pemerintahan, tetapi juga meluas ke perusahaan-perusahaan terkait pemerintah (GLC) dan perusahaan investasi terkait pemerintah (GLIC). PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah kehati-hatian dalam mengelola dana secara bijaksana, mengingat potensi dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. "Meskipun beberapa pihak mungkin mempertanyakan urgensinya jika situasi masih terkendali dan pasokan kebutuhan pokok aman, Anwar menjelaskan, ‘Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,’ seperti dikutip dari media Free Malaysia pada Kamis (12/3/2026)."
Dalam upaya penghematan lainnya, PM yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan ini menginstruksikan para menteri dan seluruh anggota serta departemen pemerintah untuk membatasi kunjungan ke luar negeri. "Perjalanan yang sudah direncanakan dan bersifat wajib adalah pengecualian," jelasnya dalam konferensi pers pada Rabu (11/3). Lebih lanjut, Anwar juga menugaskan Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof untuk memimpin komite khusus. Komite ini akan bertugas mengawasi penegakan hukum terhadap penyelewengan bahan bakar bersubsidi jenis RON95 dan diesel. Lonjakan harga minyak global diperkirakan akan membuat aktivitas penyelundupan barang-barang bersubsidi ini semakin menarik bagi para oknum.
Tidak hanya itu, Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, akan memimpin komite khusus terpisah yang fokus mempelajari dampak konflik terhadap perekonomian negara. Komite ini dijadwalkan akan bertemu setiap hari, melibatkan Menteri Perekonomian Akmal Nasir dan kementerian terkait lainnya. Sebagai langkah proaktif, rapat Kabinet khusus juga akan diselenggarakan pada tanggal 13 Maret untuk meninjau posisi fiskal negara dan perkembangan terkini di kawasan.