Internationalmedia.co.id – News – Dunia diguncang kabar penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Merespons insiden dramatis ini, Venezuela segera mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat. Pertemuan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung besok, Senin (5/1/2026), di New York, di tengah meningkatnya kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang berbahaya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sendiri telah menyatakan serangan AS ke Venezuela ini sebagai tindakan yang "berbahaya." Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan AS merupakan "agresi kriminal" terhadap kedaulatan negaranya. "Sebagai tanggapan atas agresi kriminal yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap negara kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional," ujar Gil. Ia menambahkan, "Tidak ada serangan pengecut yang akan menang melawan kekuatan rakyat ini, yang akan muncul sebagai pemenang."
Venezuela juga menuduh AS menyerang instalasi sipil dan militer di beberapa negara bagian, mendorong deklarasi keadaan darurat nasional. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam suratnya kepada Dewan Keamanan, menyebut serangan ini sebagai "perang kolonial" yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan republik yang dipilih rakyat dan memaksakan "pemerintahan boneka" untuk menjarah sumber daya alam, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia. Moncada menegaskan bahwa AS telah melanggar Piagam PBB, khususnya Pasal 2(4), yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump telah mengkonfirmasi serangan "skala besar" dan penangkapan Maduro beserta istrinya. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membela tindakan Washington, menyatakan di platform X bahwa "Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan." Waltz melabeli Maduro sebagai "diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika." AS mencari pembenaran atas tindakannya dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang memungkinkan negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata, dan mengharuskan Dewan Keamanan PBB segera diberitahu tentang tindakan tersebut.
Selain Venezuela, Kolombia, yang didukung oleh Rusia dan China, juga meminta pertemuan dewan beranggotakan 15 negara tersebut. Ketegangan antara AS dan Venezuela memang telah memuncak, dengan Dewan Keamanan PBB telah bertemu dua kali pada Oktober dan Desember 2025 untuk membahas situasi ini. Selama berbulan-bulan, pemerintahan Trump telah menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan Pasifik Amerika Latin, meningkatkan kehadiran militer, dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS, termasuk mencegat dua kapal tanker bermuatan minyak mentah Venezuela.
Penangkapan Maduro, yang terjadi pada Sabtu (3/1) dini hari, menandai puncak dari ketegangan panjang antara Presiden AS Donald Trump dan Maduro, yang dituduh AS mendukung kartel narkoba. Insiden ini kini menempatkan Dewan Keamanan PBB di garis depan untuk mengatasi krisis diplomatik dan keamanan yang berpotensi memicu gejolak lebih lanjut di kancah internasional.