Sebuah langkah strategis diambil untuk memperkuat pengelolaan tapal batas negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) baru-baru ini menggelar forum dialog bertajuk Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Jakarta, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pertemuan ini bertujuan mempererat kerja sama dengan negara-negara tetangga demi kemajuan dan kesejahteraan kawasan perbatasan. Berbagai dinamika, tantangan, serta peluang strategis pengelolaan perbatasan dibahas secara komprehensif di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki garis perbatasan darat yang membentang dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Di sektor maritim, kedaulatan Nusantara bersinggungan langsung dengan Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Kehadiran perwakilan diplomatik dari negara-negara tersebut, termasuk Duta Besar Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, Filipina, Penasihat Australian Border Force, serta Konselor Politik Kedutaan Besar India, menunjukkan urgensi dan komitmen bersama dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala BNPP RI, menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh negara tetangga. Sinergi ini krusial dalam mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga seperti TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, hingga karantina, guna melindungi kedaulatan dan mengamankan batas wilayah. "Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026). Ia menambahkan, orientasi pembangunan kini menjadikan area perbatasan sebagai prioritas utama. "Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara," kata Tito.
BNPP RI tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga mengemban mandat besar untuk mengembangkan kawasan terluar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, BNPP mengelola 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, dengan target ambisius mencapai 24 titik di masa mendatang. Pengembangan kawasan terluar ini diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.
Menurut Tito, komunikasi intensif dengan negara tetangga sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan terluar. Interaksi lintas negara ini juga kental dipengaruhi oleh tingginya hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan warga setempat. "Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami," ucap Tito, menyoroti kompleksitas hubungan antarwarga di tapal batas.
Penyelesaian berbagai persoalan wilayah juga menjadi agenda penting dalam tata kelola tapal batas negara. Tito mengapresiasi dialog bersahabat dengan Malaysia yang telah sukses merampungkan sejumlah sengketa wilayah. Namun, fokus saat ini beralih ke Pulau Sebatik, sebuah pulau unik yang daratannya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. "Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik," tutur Tito. Untuk itu, BNPP RI bersama kementerian terkait telah membentuk tim khusus guna merumuskan penyelesaian komprehensif bersama pemerintah negeri jiran.
Forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning ini diharapkan menjadi platform berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi internasional. Melalui upaya kolaboratif ini, BNPP RI berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan batas negara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan secara merata dan berkelanjutan.