Internationalmedia.co.id – News – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, secara tegas menyatakan keberatan terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) hingga 7% dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Mardiono menilai langkah tersebut sebagai bentuk "politik menang sendiri" yang berpotensi mengikis esensi demokrasi di Indonesia.
Berbicara kepada internationalmedia.co.id di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini, Mardiono menekankan bahwa landasan demokrasi di Tanah Air adalah kebersamaan, bukan dominasi sepihak. "Jika ada partai yang mencanangkan parliamentary threshold harus 6% atau 7%, itu jelas politik yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jika demikian, demokrasi tidak akan lagi eksis, hanya akan ada partai itu saja," ujarnya, mengkritik tajam upaya monopoli kekuasaan.
Mardiono kemudian menawarkan solusi alternatif yang lebih inklusif ketimbang menaikkan ambang batas parlemen. Ia mengusulkan agar sistem fraksi gabungan, yang pernah diterapkan sebelumnya, kembali dihidupkan. Menurutnya, dengan adanya fraksi gabungan, partai-partai yang hanya memperoleh satu atau dua kursi di parlemen tetap dapat menyuarakan aspirasi rakyat yang mereka wakili.
"Sebenarnya ada cara lain selain melalui parliamentary threshold. Di dalam fraksi dan komisi, kita memerlukan 13 komisi. Dulu kita pernah menjalani itu, sehingga partai yang hanya mendapatkan satu atau dua kursi bisa membentuk fraksi gabungan," jelas Mardiono. Ia menambahkan, cara ini memastikan bahwa setiap suara rakyat, sekecil apapun, tetap menjadi bagian dari hak berdemokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pembahasan terbatas terkait revisi UU Pemilu akan segera dimulai. Dasco menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan dilibatkan dalam diskusi awal ini.
Dasco menambahkan, DPR juga berencana untuk menyerap aspirasi dari partai-partai non-parlemen. Kunjungan yang sempat tertunda karena beberapa kesibukan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan, menunjukkan komitmen untuk mendengarkan berbagai pandangan sebelum keputusan final diambil.