Internationalmedia.co.id – News – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, akhirnya buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Ossy meminta publik untuk menahan diri dari spekulasi dan menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum (APH) terkait insiden tersebut.
Berbicara seusai rapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026), Ossy menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati penuh tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK. "Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH siapa pun," ujar Ossy, seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Ia menambahkan, pihaknya akan bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, Ossy menekankan bahwa tidak etis bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan detail substansi perkara atau kronologi kejadian, mengingat informasi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan KPK. "Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara," jelasnya.
Wamen ATR/BPN juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak menciptakan spekulasi atau kontroversi yang tidak perlu. "Tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi," tegas Ossy, menekankan pentingnya menunggu informasi resmi.
Di tengah isu yang bergulir, Ossy memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan normal. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. "Alhamdulillah tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya," paparnya.
Ossy secara khusus menyoroti pentingnya menjaga agar insiden ini tidak mengorbankan pelayanan prima kepada masyarakat. "Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik dan kami terus mengecek hal tersebut," imbuhnya, menjamin komitmen kementerian terhadap layanan publik.
Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor pada Senin (14/9). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa politikus Fahd A Rafiq menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Selain Fahd, mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto juga turut diamankan. Hingga saat ini, peran pasti kedua individu tersebut dalam kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik KPK.